KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Pemerintah Kota Kendari mulai memperkuat langkah mendorong implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun dengan menyasar peran strategis Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan kelurahan. Sosialisasi yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di salah satu hotel di Kendari, Kamis (30/4/2026), menjadi titik awal penguatan gerakan tersebut di level masyarakat.
Kegiatan ini dibuka Asisten I Sekda Kota Kendari, Adriana Musaruddin, yang hadir mewakili Wali Kota Kendari. Forum ini menekankan satu hal penting yakni, memastikan tidak ada anak di Kendari yang tertinggal dari akses pendidikan sejak usia dini hingga menengah.
Program Wajib Belajar 13 Tahun sendiri merupakan kebijakan nasional yang kini didorong implementasinya di daerah, mencakup satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga jenjang pendidikan menengah. Di Kendari, tantangannya bukan hanya soal akses, tetapi juga kesadaran masyarakat.
Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Adriana, ditegaskan bahwa Bunda PAUD bukan sekadar jabatan simbolik. Mereka diharapkan menjadi penggerak di tengah masyarakat, terutama dalam membangun kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan sejak dini.
“Pendidikan bukan pilihan, tapi kebutuhan dasar. Peran Bunda PAUD sangat penting untuk memastikan pesan ini sampai ke masyarakat,” ujar Adriana.
Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memperkuat pemahaman para Bunda PAUD terhadap konsep Wajib Belajar 13 Tahun. Dengan pemahaman yang utuh, mereka diharapkan mampu mengedukasi masyarakat di lingkungannya masing-masing, sekaligus mendorong partisipasi aktif orang tua.
Realitas di lapangan menunjukkan masih adanya anak yang belum mengakses pendidikan secara berkelanjutan, baik karena faktor ekonomi, lingkungan, maupun kurangnya kesadaran. Karena itu, pendekatan berbasis komunitas dinilai menjadi strategi paling efektif.
Pemkot Kendari melihat Bunda PAUD sebagai ujung tombak yang memiliki kedekatan langsung dengan keluarga dan lingkungan sosial. Melalui peran ini, program pendidikan tidak hanya berhenti sebagai kebijakan, tetapi benar-benar menjadi gerakan bersama.
Selain itu, sosialisasi ini juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan. Pemerintah ingin memastikan bahwa arah kebijakan sejalan dengan kondisi riil di lapangan, sehingga program yang dijalankan tidak sekadar formalitas.
Pemerintah Kota Kendari juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program tersebut. Harapannya, Wajib Belajar 13 Tahun tidak hanya menjadi target administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Kendari.
Dengan pendekatan yang lebih terarah dan berbasis masyarakat, Pemkot Kendari optimistis program ini mampu menjawab tantangan pendidikan sekaligus menjadi fondasi penting bagi masa depan generasi muda.
Penulis: Ibnu
Editor : Sumarlin
