KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) mengambil langkah agresif dalam mempercepat pemerataan pembangunan dengan menggandeng Bank Sultra melalui skema pinjaman daerah. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) di Tower Bank Sultra, Kendari, Jumat (27/3/2026).
Langkah ini menjadi opsi strategis di tengah keterbatasan fiskal daerah, sekaligus membuka ruang percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Bupati Konawe Utara, Ikbar, menegaskan pinjaman tersebut akan difokuskan pada proyek-proyek yang memiliki dampak langsung terhadap ekonomi daerah.
“Pinjaman daerah ini akan dialokasikan untuk mendanai sekitar 39 paket pekerjaan strategis, mulai dari jalan, drainase, trotoar, hingga pembangunan gedung dan fasilitas umum lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada aspek fisik, tetapi harus mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi kunci untuk menekan biaya logistik sekaligus membuka akses ekonomi baru.
“Kita ingin setiap pembangunan memberikan efek nyata terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ikbar.
Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan matang agar proyek tidak sekadar selesai, tetapi berkualitas dan berkelanjutan. Bahkan, aspek estetika turut menjadi perhatian dalam pembangunan ke depan.
“Perencanaan harus tuntas. Kita ingin hasil pembangunan tidak hanya fungsional, tetapi juga memperindah wajah Konawe Utara,” tambahnya.
Dari sisi perbankan, Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abubakar, menilai kerja sama ini sebagai bentuk sinergi konkret antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan daerah.
“Ini adalah momentum penting. Kami mendukung pembiayaan produktif yang dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, skema pembiayaan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah hingga tahun 2028. Setiap pencairan dana akan dilakukan secara bertahap berdasarkan progres pekerjaan di lapangan.
“Kami menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Semua proses akan berbasis pada progres fisik dan kelengkapan dokumen,” jelas Andri.
Kerja sama ini juga melibatkan pengawasan ketat, termasuk kehadiran notaris dalam proses penandatanganan untuk memastikan aspek legalitas dan transparansi.
Bagi Pemkab Konut, skema pinjaman ini bukan sekadar solusi jangka pendek, tetapi bagian dari strategi jangka menengah untuk mendorong daya saing daerah. Infrastruktur yang lebih baik diharapkan mampu menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
Sejak dimekarkan pada 2007, Konawe Utara terus berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan. Melalui kolaborasi ini, pemerintah optimistis dapat menciptakan efek domino, mulai dari peningkatan konektivitas wilayah hingga terbukanya peluang usaha baru bagi masyarakat.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci di tengah keterbatasan anggaran, dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan manfaat nyata bagi publik.
Penulis: Sumarlin
