KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Pemerintah Kota Kendari mulai mematangkan penyaluran bantuan pangan beras alokasi Oktober hingga Desember 2026. Dalam skema terbaru, penyaluran dibagi menjadi dua tahap dengan total penerima sekitar 27 ribu orang. Ketepatan data dan mekanisme penggantian penerima menjadi perhatian agar bantuan benar-benar diterima warga yang berhak.
Hal tersebut dibahas dalam sosialisasi penyaluran bantuan pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari bersama Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional di Aula Samaturu Kantor Balai Kota Kendari, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah Kota Kendari, Nismawati, dan diikuti jajaran pemerintah kecamatan serta kelurahan.
Nismawati menegaskan, persoalan perbedaan data desil dan ketidaksesuaian nama penerima kerap memunculkan pertanyaan hingga keluhan masyarakat. Karena itu, camat dan lurah diminta memahami aturan penyaluran sekaligus mampu menjelaskannya secara terbuka kepada warga.
Ia juga meminta mekanisme bantuan dipublikasikan melalui media informasi di kantor kecamatan dan kelurahan. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui persyaratan dan prosedur tanpa harus bergantung pada informasi dari mulut ke mulut.
“Kita harus menjelaskan kepada masyarakat dengan kepala dingin. Bukan hanya substansi penjelasannya yang harus benar, tetapi cara kita berkomunikasi juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di tengah masyarakat,” kata Nismawati.
Sementara itu, Manajer Pemasaran Perum Bulog Kanwil Sulawesi Tenggara, Aan Fahri, menjelaskan jumlah penerima bantuan pangan di Kendari pada alokasi terbaru tercatat 27.323 Penerima Bantuan Pangan (PBP). Angka tersebut berkurang 337 penerima dibandingkan pagu sebelumnya.
Untuk penyaluran alokasi Oktober-Desember, tahap pertama menyasar 5.625 PBP yang tersebar di enam kecamatan dan 15 kelurahan. Penyaluran tahap ini dijadwalkan pada November, sedangkan sisa penerima akan dilayani hingga akhir Desember 2026.
Aan menegaskan, penggantian penerima harus mengikuti petunjuk teknis. Warga yang tidak masuk dalam desil 1 sampai 4 dapat diusulkan untuk penggantian dengan menyertakan bukti tangkapan layar atau foto dari aplikasi SIKS-NG yang menunjukkan pengajuan perubahan desil.
“Dari sisi pengambilan, penerima wajib membawa KTP asli. Jika berhalangan hadir, pengambilan dapat diwakilkan dengan membawa dokumen kependudukan sesuai ketentuan, termasuk Kartu Keluarga dan identitas pihak yang mewakili. Perwakilan dari luar satu KK juga harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan,” jelas Aan.
Bulog mengingatkan petugas agar tidak menyerahkan bantuan kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan. Ketidaksesuaian data dan penyerahan kepada orang yang tidak berhak berpotensi menimbulkan temuan dalam proses penyaluran.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Kendari berharap seluruh aparat wilayah memahami aturan secara seragam. Transparansi data, ketelitian administrasi, dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar bantuan beras tersalurkan tepat sasaran tanpa menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Penulis: Sumarlin
