KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal di Sulawesi Tenggara (Sultra) terus meningkat. Tingkat inklusi keuangan daerah ini naik dari 83 persen pada 2025 menjadi 85,52 persen pada 2026. Capaian tersebut menjadi modal untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta masyarakat di wilayah kepulauan.
Perkembangan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Muhammad Fadlansyah, dalam kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Panggung Utama Eks MTQ, Kota Kendari, Sabtu (24/10/2026).
Menurut Fadlansyah, peningkatan inklusi keuangan perlu diikuti dengan program nyata agar masyarakat tidak sekadar memiliki rekening, tetapi juga memperoleh akses pembiayaan yang aman, terjangkau, dan produktif.
Secara nasional, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 93,61 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026. Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga 98 persen untuk mendukung agenda pembangunan Indonesia Emas 2045.
Di Sultra, pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memperkuat kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku industri jasa keuangan. Sejumlah program yang didorong meliputi perluasan layanan keuangan tanpa kantor hingga wilayah pesisir dan kepulauan, program Satu Rekening Satu Pelajar, serta akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi UMKM, petani, dan nelayan.
Fadlansyah menegaskan, perluasan akses keuangan harus menjangkau masyarakat hingga pelosok desa, bukan hanya penduduk di perkotaan.
“Upaya tersebut juga diharapkan membantu masyarakat terhindar dari praktik pinjaman informal dengan beban yang memberatkan,” ungkapnya.
Peluang pengembangan layanan keuangan dinilai semakin penting seiring pertumbuhan ekonomi Sultra. Pada triwulan II 2026, ekonomi daerah tumbuh 6,19 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,29 persen.
Sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 17,22 persen. Sementara itu, pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi 23,15 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Sultra yang mencapai Rp55,37 triliun.
Anggota Dewan Komisioner OJK RI, Adi Budiarso, mengingatkan bahwa kesejahteraan keuangan tidak cukup diukur dari kepemilikan rekening. Masyarakat juga perlu memiliki tabungan, akses kredit, dan persiapan keuangan untuk masa tua.
Ia turut menyoroti perkembangan layanan keuangan digital yang perlu diimbangi perlindungan konsumen dan mitigasi risiko. Masyarakat yang mengalami penipuan atau kejahatan keuangan dapat melaporkannya melalui Kontak OJK 157.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Kendari menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan implementasi program KEJAR terbaik. Penghargaan tokoh inspiratif penggerak literasi keuangan daerah juga diberikan kepada Asisten II Setda Kota Kendari Nismawati.
Penghargaan ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperluas literasi serta akses keuangan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Penulis: Sumarlin
