KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Warga Kota Kendari kembali mendapat akses pangan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemerintah Kota Kendari bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara.
Kegiatan yang berlangsung 11–12 September 2026 tersebut dipusatkan di kawasan Tugu Religi Eks-MTQ Kota Kendari, tepat di depan Kantor Wali Kota Kendari, Jalan Drs. H. Abdullah Silondoe, Kecamatan Mandonga, Jumat (11/9/2026).
GPM digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan dibuka Agus Sudiarto mewakili Kajati Sultra dan dihadiri Wali Kota Kendari Siska Karina Imran. Sejumlah pihak turut terlibat, di antaranya Kejaksaan Negeri Kendari, Bulog Wilayah Sultra, Bank Indonesia Perwakilan Sultra, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, serta pelaku usaha.
Bagi Pemkot Kendari, GPM bukan sekadar agenda menjual bahan pangan dengan harga lebih murah. Program tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi gejolak harga yang dapat memengaruhi inflasi daerah.
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, hingga September 2026 pemerintah daerah telah melaksanakan dan memfasilitasi GPM sebanyak 110 kali. Jumlah tersebut menunjukkan intensitas intervensi pemerintah dalam menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan.
“Gerakan Pangan Murah ini merupakan langkah nyata pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat, menjaga daya beli, serta menekan laju inflasi melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok,” ujar Siska.
Pengendalian harga juga dilakukan melalui pemantauan rutin di 14 pasar yang tersebar di Kota Kendari. Pemantauan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait untuk melihat perkembangan harga sekaligus memastikan kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET).
Langkah tersebut menjadi penting karena sebagian kebutuhan pangan Kota Kendari masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Perubahan biaya transportasi dan distribusi dapat ikut mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
Data perkembangan inflasi daerah mencatat inflasi Kota Kendari pada Agustus 2026 sebesar 3,66 persen. Pemerintah daerah berupaya menjaga angka tersebut tetap terkendali dengan memastikan pasokan dan distribusi pangan berjalan lancar.
Di sisi lain, ekonomi Kota Kendari menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat. Berdasarkan rilis Kementerian Dalam Negeri, pertumbuhan ekonomi Kota Kendari mencapai 7,78 persen dan menempatkan daerah ini dalam jajaran pertumbuhan ekonomi kota tertinggi di Indonesia.
Siska menilai pertumbuhan ekonomi tersebut harus berjalan seiring dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, stabilitas pangan dan daya beli menjadi bagian penting dari upaya memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas.
Dalam GPM kali ini, warga dapat memperoleh sejumlah kebutuhan pokok, antara lain beras SPHP dari Bulog, gula pasir dan Minyakita. Selain penjualan pangan, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan voucher kepada masyarakat.
Perwakilan Kejati Sultra Agus Sudiarto mengatakan GPM merupakan bentuk bakti Kejaksaan kepada masyarakat. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat membuat manfaat kegiatan lebih luas.
GPM juga memperlihatkan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri ketika persoalan harga dipengaruhi rantai pasok, distribusi, ketersediaan komoditas dan daya beli.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Kendari berharap pasokan pangan tetap aman, harga lebih terkendali dan masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Sinergi dengan Kejati Sultra, Bulog, Bank Indonesia dan pelaku usaha pun diharapkan terus diperkuat untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Penulis: Sumarlin
