KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Wali Kota Kendari Siska Karina Imran resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Kendari periode 2026–2031. Pengukuhan berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (10/9/2026).
Siska dilantik bersama jajaran pengurus DPC HKTI kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Abdul Kadir Karding. Untuk DPC HKTI Kota Kendari, Siska didampingi Imran Ismail sebagai sekretaris dan Saemina sebagai bendahara.
Usai dikukuhkan, Siska mengatakan amanah tersebut akan diarahkan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat peran sektor pertanian dalam mendukung ketersediaan pangan di Kota Kendari.
“Besar harapan seluruh kesejahteraan petani dan hak-hak petani, tentu petani kita harapkan harus naik kelas,” kata Siska.
Langkah awal yang akan dilakukan pengurus, menurut Siska, adalah memetakan kondisi petani di Kota Kendari. Pendataan diperlukan untuk mengetahui jumlah petani, klasifikasi usaha, lokasi, kebutuhan paling mendesak hingga dukungan infrastruktur yang diperlukan.
Hasil pemetaan tersebut nantinya akan disinergikan dengan program Pemerintah Kota Kendari agar intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran.
“Kita akan langsung koordinasi, sudah ada pengurus kota juga, nanti akan langsung disahkan, dan kita akan rapat internal susunan program-program apa saja yang harus kita lakukan untuk program-program HKTI di Kota Kendari,” ujarnya.
Pengukuhan pengurus HKTI di 14 kabupaten/kota se-Sultra menjadi momentum untuk memperkuat organisasi petani di daerah. Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding berharap HKTI tidak sekadar menjadi wadah organisasi, tetapi hadir sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan petani.
Ia menekankan pentingnya organisasi petani yang kuat agar posisi tawar petani meningkat, terutama dalam menghadapi persoalan produksi, pembiayaan, pemasaran dan kebijakan pertanian.
Menurut Karding, agenda tersebut sejalan dengan lima agenda transformasi pertanian hasil Munas HKTI ke-10. Agenda itu meliputi penguatan kapasitas petani, kaderisasi dan regenerasi petani, penguatan kelembagaan ekonomi petani, perluasan akses pasar dan ekspor, serta penguatan HKTI sebagai organisasi yang solutif.
Ia juga mendorong agar program tersebut diterjemahkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah, termasuk melalui konsolidasi organisasi hingga tingkat desa, digitalisasi, pengembangan petani muda, penguatan koperasi dan korporasi petani, hingga pembukaan akses pasar.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengatakan HKTI memiliki posisi strategis dalam memperjuangkan kepentingan petani sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.
Menurutnya, petani bukan sekadar produsen pangan, tetapi memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat.
“Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan, khususnya pejuang-pejuang petani, bahwa inilah saatnya untuk berjuang. Inilah saatnya apabila kita ingin meningkatkan pertanian kita dan inilah saatnya petani kita bisa punya suara,” ujarnya.
Gubernur berharap keberadaan kepala daerah yang menjadi bagian dari kepengurusan HKTI di tingkat kabupaten/kota dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan teknis yang dihadapi petani.
Dengan kepengurusan baru tersebut, HKTI Sultra diharapkan mampu memperkuat posisi petani, membuka akses ekonomi yang lebih luas dan mendorong sektor pertanian menjadi fondasi penting pembangunan daerah.
Penulis: Sumarlin
