Penulis : Redaksi 07

KENDARI, MITRANUSANTARA.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup memimpin rapat koordinasi bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD), forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), camat dan lurah se Kota Kendari di Aula Mepokoaso lantai 10 Gedung Balai Kota Kendari, Sabtu 13 Januari 2024 malam.

Pada rapat yang berlangsung santai ini Muhammad Yusup, menegaskan sejumlah hal terkait pembangunan di Kota Kendari menuju kota yang aman, nyaman dan bahagia. Proses pembangunan itu, kata dia, dimulai dari percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Percepatan realisasi ini akan diawali dengan pembuatan surat keputusan (SK) penetapan pejabat pengadaan barang dan jasa.

Pj Wali Kota meminta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Kendari segera membuat SK tersebut dan harus jadi paling lambat pada Senin 15 Januari 2024.

“Terkait dengan kegiatan fisik yang sudah ada perencanaannya segera diproses lelang. Saya minta hari Senin besok semua sudah diproses. Tentunya ini terkait dengan percepatan dan penyerapan APBD kita,” kata Yusup.

Percepatan realisasi APBD ini, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri. Pasalnya, percepatan realisasi APBD ini akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.

Baca Juga  6.547 Lokasi BTS 4G Ditargetkan On Air di Penghujung 2023, Menkominfo: PLBN Jadi Prioritas

Yusup berpesan, dalam melakukan pengadaan atau optimalisasi belanja tetap memprioritaskan e-katalog, maupun katalog lokal termasuk penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja non-tunai.

Menurutnya, lelang dini harus segera dilakukan karena prosesnya memakan waktu panjang. Jika ini dilakukan tepat waktu, maka pekerjaannya juga bisa sesuai dengan yang ditetapkan.

“Selanjutnya juga pembayaran pekerjaan fisik dilakukan per termin sesuai dengan kemajuan fisik kegiatan. Kita harus hati-hati ini ada pak Kajari dan Kapolres yang menghantui kita, makanya saya hadirkan mereka. Kalau kita kerja dengan benar mereka juga senang,” papar mantan Pj Bupati Buton Tengah (Buteng) itu yang langsung disambut tawa para hadirin.

Dalam proses yang berjalan nanti, Yusup menyebut terpenting ialah membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Untuk memudahkan hal itu maka dalam setiap kegiatan harus memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK). KAK ini yang akan menjadi salah satu indikator penilaian kepala OPD.

“Dalam melakukan semua kegiatan ini tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku,” tekan Yusup.

Terkait Pendapat Asli Daerah (PAD) Pj Wali Kota Kendari meminta pihak terkait untuk terus melakukan optimalisasi serta mencari potensi baru serta meminimalisir kebocoran PAD.

Kemudian penanganan stunting, Yusup meminta dibuatkan SK baru program orang tua asuh. Program ini akan melibatkan sejumlah pihak di antaranya, Forkopimda, pimpinan perbankan dan Kadin.

Baca Juga  Pemkot Kendari Percayakan Layanan Keuangannya pada Bank Sultra

“Saya minta pendamping wajib bagi anak asuh dan ibu hamil setiap bulan melihat dan memantau setiap perkembangan orang tua asuh di lokus yang telah ditetapkan. Ini terus kita lakukan agar perkembangannya terpantau terus,” tuturnya.

Diketahui, tahun 2024 ini, Kota Kendari melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprogramkan kegiatan pembuatan 550 unit septik tank individu bagi keluarga terkena stunting dan kemiskinan ekstrem.

Untuk penanganan inflasi, Pj Wali Kota menekankan pembuatan road map penanganan inflasi di Kota Kendari. Road map itu berisi 4 komponen yaitu, memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok masyarakat, memastikan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, memastikan jalur distribusi kebutuhan pokok lancar dan membuat list 20 komoditi penyumbang inflasi serta gerakan menanam bagi komoditi yang berpengaruh besar terhadap inflasi.

“Selanjutnya kita juga bisa lakukan gerakan pasar murah, mungkin kita bisa lakukan sebulan dua kali. Itu mulai dari kelurahan, kecamatan dan kota,” jelas Yusup.

Hal selanjutnya yang menjadi perhatian Pj Wali Kota adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Sebab, masih banyak pelanggaran penggunaan ruang, seperti pedang kaki lima yang menggunakan trotoar, drainase serta bahu jalan untuk menjual, termasuk parkir liar yang hampir ada di setiap sudut sehingga menyebabkan kemacetan.

Baca Juga  1.246 P3K Kota Kendari Tandatangani Pakta Integritas Netralitas Aparatur Sipil Negara

“Saya minta pihak Kepolisian dan TNI bersama-sama kita tertibkan ini semua,” pinta Yusup.

Lalu mengenai, pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah, Pj Wali Kota juga menegaskan soal netralitas aparatur sipil negara (ASN). Netralitas ini, kata Yusup akan dituangkan dalam pakta integritas yang akan ditandatangani oleh ASN. Sedangkan para camat dan lurah akan terus menjaga keamanan dan konduksivitas wilayahnya masing-masing dengan berkoordinasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa.

Kasus demam berdarah (DBD) yang kini mulai marak terjadi di ibu kota provinsi Sultra tak luput dari perhatian serius Pj Wali Kota Kendari. Olehnya itu, Yusup meminta semua aparat Pemkot Kendari hingga ditingkat kelurahan bersama-sama melakukan pencegahan penyebaran DBD dengan memaksimalkan gerakan 3 M yakni, menutup, mengubur dan menguras. Termasuk, melakukan penyemprotan di daerah terdapat penderita DBD.

Sesuai rencana, rapat koordinasi bersama Forkopimda, kepala OPD, camat dan lurah ini akan digelar rutin setiap bulan dalam suasana santai. Sehingga, ide-ide cemerlang bisa dikeluarkan dalam membahas berbagai fenomena kekinian yang terjadi di Kota Kendari.

Editor: Irwan Achmed

Visited 1 times, 1 visit(s) today