KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor hingga tingkat kelurahan dan RT. Komitmen tersebut mengemuka dalam Pertemuan Koordinasi Tim Pembina Posyandu di Kendari, Rabu (17/6/2026).
Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan, melainkan tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, anak yang mengalami stunting berisiko mengalami hambatan pertumbuhan fisik maupun perkembangan kognitif yang berdampak pada produktivitas di masa depan.
“Penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu prioritas utama yang harus kita tuntaskan bersama melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif,” ujar Amir Hasan saat membuka kegiatan.
Ia menjelaskan, penilaian kinerja yang dilaksanakan saat ini menjadi sarana untuk mengukur efektivitas berbagai program yang telah dijalankan selama setahun terakhir. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus menyusun langkah strategis yang lebih tepat sasaran.
Menurut Amir Hasan, keberhasilan percepatan penurunan stunting sangat ditentukan oleh konvergensi program lintas sektor. Intervensi kesehatan harus didukung sektor lain seperti penyediaan air bersih, sanitasi layak, ketahanan pangan, hingga edukasi pola asuh anak.
“Lintas sektor harus saling bersinergi dan menghilangkan ego sektoral. Semua pihak memiliki peran penting dalam upaya menurunkan angka stunting,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Hasria Mahmud, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya menangani anak yang sudah mengalami stunting, tetapi juga mendeteksi lebih dini kelompok yang berpotensi menjadi stunting.
Menurutnya, saat ini terdapat lebih dari 400 anak stunting yang menjadi sasaran intervensi kesehatan. Namun, terdapat sekitar 12 ribu anak lain yang masuk kategori berisiko dan perlu mendapat perhatian khusus sebelum mengalami gangguan pertumbuhan.
“Kalau yang sudah stunting, kami tangani dengan pemberian makanan tambahan, vitamin, dan intervensi kesehatan lainnya. Tetapi yang lebih penting adalah mencegah anak-anak yang berpotensi menjadi stunting,” kata Hasria.
Untuk itu, Dinas Kesehatan membutuhkan data dasar yang akurat dari tingkat RT dan kelurahan. Data tersebut mencakup jumlah balita, ibu hamil, serta kondisi keluarga yang berisiko melahirkan anak stunting.
Hasria menekankan bahwa, pengumpulan data tidak boleh lagi bergantung pada puskesmas semata. Menurutnya, RT dan kelurahan harus menjadi ujung tombak pendataan karena lebih memahami kondisi warganya.
“Data harus berasal dari RT dan kelurahan. Puskesmas hanya mengompilasi. Jangan lagi terbalik seperti selama ini,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kota Kendari menargetkan seluruh data balita dan ibu hamil terkumpul sebelum 1 Juli 2026. Data tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan intervensi serentak yang dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang.
Dalam program tersebut, seluruh balita dan ibu hamil akan menjalani pemeriksaan kesehatan, pengukuran status gizi, pemberian vitamin A, makanan tambahan, serta edukasi kesehatan dan pola asuh keluarga.
“Kita akan melakukan intervensi serentak. Jika ditemukan anak stunting langsung kita tangani, dan yang berpotensi stunting kita cegah sejak dini,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, Ketua Pembina Posyandu Kota Kendari, Shintya Putri Anawula Sudirman, mengingatkan pentingnya penguatan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat.
Saat ini Kota Kendari memiliki 228 Posyandu yang tersebar di seluruh kelurahan. Namun, sebanyak 122 Posyandu atau sekitar 53 persen masih berada dalam kondisi tidak layak dan membutuhkan perhatian serius.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Posyandu membutuhkan dukungan lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan kepada masyarakat bisa berlangsung lebih optimal,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh Posyandu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan masyarakat.
Praktik baik juga disampaikan Lurah Watubangga, Nusman Pagalu. Ia mengaku melibatkan seluruh RT dalam proses pengumpulan data warga karena RT merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing.
“Wilayah warga yang lebih tahu tentu RT. Karena itu kami meminta data melalui RT, kemudian diserahkan ke Kasi Pemerintahan untuk direkap,” jelas Nusman.
Melalui penguatan peran Posyandu, RT, kelurahan, dan seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kota Kendari berharap upaya percepatan penurunan stunting tidak hanya berfokus pada penanganan kasus yang sudah terjadi, tetapi juga mampu mencegah munculnya kasus baru.
Penulis: Sumarlin
