Penulis : Redaksi

KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Nilai ekspor Sulawesi Tenggara (Sultra) sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 3 miliar dolar AS atau setara Rp50 triliun. Namun, kontribusi terbesar masih didominasi sektor pertambangan, sementara sektor non-tambang mulai menunjukkan potensi melalui produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kendari, Taufik Sapto Harsono, mengungkapkan, sekitar 98 persen nilai ekspor Sultra berasal dari sektor pertambangan. Sementara itu, kontribusi ekspor non-tambang dari Kota Kendari telah mendekati 20 juta dolar AS atau sekitar Rp450 miliar.

Menurut Taufik, capaian tersebut tidak terlepas dari pendampingan yang dilakukan Bea Cukai terhadap pelaku UMKM hingga mampu menembus pasar ekspor secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikannya saat memaparkan tugas dan peran Bea Cukai dalam forum koordinasi bersama sejumlah instansi di Kendari. Ia menilai, potensi ekonomi daerah perlu terus dikembangkan agar sumber pertumbuhan tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan yang memiliki keterbatasan sumber daya.

“Dari 50 triliun itu, 98 persennya adalah sektor tambang. Tapi Kendari sebetulnya menyumbang sektor non-tambang dengan nilai yang sudah mendekati 20 juta dolar AS, dari UMKM-UMKM yang kita asistensi dan sudah bisa ekspor secara berkelanjutan,” ujarnya.

Baca Juga  Begini Upaya Dirut Obati PDAM yang Lebih dari 10 Tahun Sakit

Taufik menjelaskan, selama ini sebagian produk asal Sulawesi Tenggara dipasarkan ke luar negeri melalui perantara atau broker di Surabaya, Makassar, dan Jakarta. Karena itu, Bea Cukai mendorong agar kegiatan ekspor dapat dilakukan langsung dari Sulawesi Tenggara.

Langkah tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi daerah, termasuk memperkuat aktivitas usaha dan meningkatkan manfaat ekonomi dari komoditas yang dihasilkan masyarakat setempat.

Ia juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah yang membidangi perdagangan dan UMKM, untuk memperluas pendampingan bagi pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor.

Selain mendorong ekspor, Bea Cukai Kendari juga memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam pengawasan serta penindakan. Kolaborasi dengan Imigrasi, kepolisian, TNI, BPOM, dan BNN menjadi bagian dari upaya menangani berbagai pelanggaran sesuai kewenangan masing-masing.

Taufik mencontohkan penindakan bersama di Kolaka, ketika Imigrasi menangani aspek pelanggaran keimigrasian, sedangkan Bea Cukai menindak persoalan barang kena cukai. Dalam penanganan perkara tertentu, Bea Cukai juga mengedepankan mekanisme ultimum remedium sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memberikan kesempatan penyelesaian melalui pembayaran sanksi denda apabila memenuhi persyaratan.

Baca Juga  Apresiasi Pj Bupati Kolaka Terhadap Kontribusi PT Vale dalam Pembangunan Daerah

Ia menyebut, dukungan lintas instansi sangat penting karena keterbatasan personel membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal tanpa kerja sama di lapangan.

Di sisi lain, Bea Cukai Kendari juga membuka peluang edukasi bagi calon jemaah haji. Sosialisasi direncanakan dapat diberikan dua hingga tiga bulan sebelum keberangkatan agar jemaah memahami ketentuan barang bawaan ketika kembali ke Tanah Air melalui bandara.

Taufik berharap sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga terkait terus diperkuat. Dengan demikian, pengawasan dan pelayanan kepabeanan berjalan optimal, sekaligus membuka peluang bagi produk unggulan Sulawesi Tenggara untuk semakin berkembang di pasar internasional.

Penulis: Sumarlin

Visited 1 times, 1 visit(s) today
WhatsApp Follow WhatsApp Channel MITRANUSANTARA.ID untuk update berita terbaru setiap hari Follow