Oleh: Mohammad Ikhsan Saruna
(Pemerhati Politik Sulawesi Tenggara)
KENDARI – Polemik pergantian kini bukan lagi sekadar isu internal partai. Ini sudah berubah menjadi drama politik terbuka yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja: mengangkat seseorang tinggi-tinggi, lalu perlahan menjatuhkannya di depan publik.
Dan yang paling menyakitkan, proses kejatuhan itu justru datang dari rumah politiknya sendiri.
Hari ini Tariala memang masih duduk sebagai Ketua DPRD Sultra. Secara fisik iya. Secara kelembagaan iya. Tapi secara politik, sinyal bahwa dirinya sudah tidak lagi dikehendaki sebenarnya sudah sangat terang.
Bahkan terlalu terang untuk dibantah.
DPW Partai NasDem Sultra melalui surat resmi bernomor 134-SI/DPW-NasDem/SULTRA/X/2025 tertanggal 30 Oktober 2025 secara terbuka mengusulkan pergantian Ketua DPRD Sultra kepada DPP Partai NasDem.
Bukan hanya itu, dalam surat tersebut nama pengganti juga sudah disiapkan: Syahrul Said, S.Sos, untuk menggantikan La Ode Tariala.
Artinya apa?
Artinya partai sebenarnya sudah selesai dengan Tariala.
Surat itu ditandatangani langsung oleh Ketua DPW NasDem Sultra, , dan Sekretaris DPW NasDem Sultra, .
Dan ini bukan keputusan tiba-tiba.
Surat tersebut bahkan merujuk pada dokumen sebelumnya bernomor 132-SI/DPW-NasDem/SULTRA/X/2025 tentang penyampaian perkembangan internal DPRD Sultra kepada DPP Partai NasDem.
Ditambah lagi hasil evaluasi dan rapat internal partai melalui surat keputusan:
- 106-SI/DPW-NasDem/SULTRA/VIII/2025
- 113-SI/DPW-NasDem/SULTRA/IX/2025
Kalau semua surat sudah keluar, semua proses internal sudah berjalan, dan nama pengganti sudah disiapkan, lalu sebenarnya apa lagi yang sedang dipertahankan?
Di sinilah publik mulai membaca bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar administrasi pergantian pimpinan DPRD. Ini sudah masuk pada krisis kepercayaan politik.
Dan Ali Mazi tampaknya tidak lagi ingin menutupinya dengan bahasa diplomatis.
“Itu Tariala yang saya bawa. Jadi Ketua DPR gratis. Tinggal duduk.”
Kalimat ini keras. Sangat keras.
Karena publik menangkap satu pesan bahwa Tariala dianggap menikmati jabatan yang dibangun oleh pengaruh elite partai, tetapi kemudian dinilai gagal menjaga loyalitas politik terhadap orang-orang yang membesarkan posisinya.
Ali Mazi bahkan mengaku malu.
“Kalau saya sih malu. Ini kan anggota DPR. Artinya kalau tidak dipercaya bagaimana?”
Kalimat pendek, tetapi menghantam telak.
Sebab ketika ketua partai sendiri sudah bicara seperti itu di depan publik, maka hubungan politik di internal mereka sebenarnya sudah retak parah.
Sementara Tahir La Kimi juga memberi penegasan yang tidak kalah keras.
“Ketua DPR itu ditugaskan oleh partai, bukan kemauan paripurna.”
Pesannya jelas bahwa kursi Ketua DPRD bukan hak milik pribadi.
Dan di titik ini, posisi Tariala mulai terlihat sulit dipertahankan.
Sebab dalam politik partai, seseorang bisa saja dipilih rakyat menjadi anggota DPRD. Tetapi jabatan Ketua DPRD tetap berada dalam kendali penuh partai politik. Ketika partai merasa mandat itu sudah tidak layak dipertahankan, maka kekuasaan biasanya tinggal menunggu waktu untuk dicabut secara resmi.
Ironisnya, Tariala masih bertahan di kursinya.
Padahal politik punya hukum paling tua yakni kalau partai sudah mulai bicara terbuka, elite sudah menyerang di depan umum, surat pergantian sudah berjalan, dan nama pengganti sudah diumumkan, maka sebenarnya akhir permainan sudah dimulai.
Yang tersisa tinggal soal waktu.
Dan semakin lama Tariala bertahan di tengah badai penolakan internal ini, semakin kuat kesan bahwa yang dipertahankan bukan lagi kehormatan politik, melainkan sekadar kursi kekuasaan.
Padahal surat sudah bicara.
Evaluasi internal sudah bicara.
Elite partai sudah bicara.
Bahkan nama pengganti pun sudah bicara.
Jadi pertanyaannya sekarang sederhana, apakah La Ode Tariala masih sedang mempertahankan kehormatan politiknya, atau hanya sedang menunda kenyataan bahwa partainya sendiri sudah membuka pintu keluar untuknya?
