KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Pemerintah Kota Kendari bersama Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara resmi meluncurkan Kios Pangan Digital dalam agenda High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Kantor Perwakilan BI Sultra, Senin (11/8/2025). Inovasi ini menjadi langkah strategis untuk menekan laju inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di ibu kota Sulawesi Tenggara.
Wali Kota Kendari dr. Siska Karina Imran, juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perum Bulog Sultra. Kerja sama ini bertujuan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan pokok bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN pangan.
“Inflasi di Kota Kendari pada Juli 2025 tercatat sebesar 2,82% year-on-year, dan 1,1% secara bulanan. Walaupun inflasi bulanan sedikit menurun, angka ini masih tergolong tinggi. Karena itu, pengendalian harga terutama bahan pokok menjadi prioritas,” ujar Wali Kota Siska Karina Imran.
Ia menegaskan, Kios Pangan Digital hadir sebagai inovasi untuk memotong rantai distribusi, mempermudah akses pangan, dan mendorong transparansi harga. Pemerintah Kota Kendari juga menargetkan pembangunan lahan pertanian seluas 12 hektar di Nanga-nanga pada 2026 untuk mendukung swasembada pangan.
Kepala Perwakilan BI Sultra, Edwin Permadi, menilai digitalisasi kios pangan dapat menjadi game-changer bagi daerah.
“Inovasi ini akan meningkatkan efisiensi pasar, memperkuat peran teknologi, dan menciptakan stabilitas ekonomi lokal,” katanya.
Ke depan, kios pangan digital akan diperluas hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Sistemnya akan terintegrasi dengan data dari petani, distributor, Bulog, dan pelaku UMKM untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata dan harga yang stabil.
Dengan peluncuran ini, Kendari menegaskan komitmennya menjadi kota yang adaptif, inklusif, dan inovatif dalam menjawab tantangan inflasi, sekaligus memastikan setiap warga memiliki akses terhadap pangan yang terjangkau dan berkualitas.
Hadir juga dalam acara tersebut, pimpinan OPD, Kepala BPS, Kepala Bulog Sultra, pelaku usaha pangan, serta unsur TPID.
Penulis : Ibnu
Editor : Sumarlin
