Jakarta, mitranusantara.id – Tim Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) Kabupaten Konawe Timur terus memperjuangkan pemekaran wilayah dalam Musyawarah Nasional (Munas) III Forum Koordinasi Nasional (Forkonas) Percepatan Pembentukan CDOB. Acara ini berlangsung di Gedung Nusantara V DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/ 2025), dihadiri oleh 118 CDOB dari berbagai daerah di Indonesia serta sejumlah pejabat terkait.
Delegasi dari Kabupaten Konawe Timur dipimpin oleh Ketua Delegasi Abdul Asis Tagolo, didampingi oleh Saiman, Kasirin, dan Padilun. Kehadiran mereka juga mendapat dukungan dari Asisten Administrasi dan Pemerintahan, Drs. H. Amran Aras, M. Pub, Ketua DPRD Konawe Selatan, Hamrin, S. Kom, MAP, serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Kabag Pemerintahan Umum, Bapak Dudi Cahyanto Pidani, S. Sos.
Munas ini menjadi momentum penting bagi Tim Konawe Timur untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dalam mewujudkan CDOB yang lebih mandiri dan berkembang. Ketua Delegasi Abdul Asis Tagolo menegaskan bahwa forum ini merupakan langkah strategis dalam memperjuangkan pemekaran wilayah.
“Kami optimis bahwa melalui Munas ini, aspirasi masyarakat Konawe Timur bisa mendapatkan dukungan lebih luas dari pemerintah pusat dan stakeholder terkait,” ujarnya.
Munas III Forkonas juga menetapkan H. Saiful Huda sebagai Ketua Umum Forkonas terpilih untuk periode 2025-2029. Keputusan ini diambil secara aklamasi dan disambut baik oleh seluruh peserta sebagai bentuk kesinambungan perjuangan dalam pembentukan CDOB di Indonesia.
Dalam rekomendasi Munas, Forkonas bersama DPD RI dan DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mencabut moratorium pemekaran daerah serta menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Daerah Persiapan (Detada) dan Daerah Perbatasan (Desertada) sebagai aturan operasional dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Tim Konawe Timur berharap dengan adanya dorongan dari Forkonas dan dukungan dari berbagai pihak, pemekaran Kabupaten Konawe Timur dapat segera terealisasi demi meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.
Penulis : Risal
Editor : Redaksi
