KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Ketimpangan distribusi dokter masih menjadi tantangan pelayanan kesehatan di Sulawesi Tenggara (Sultra). Dari sekitar 1.500 dokter yang ada di provinsi ini, hampir 500 orang terkonsentrasi di Kota Kendari. Kondisi tersebut menjadi perhatian Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sultra dalam mendorong pemerataan tenaga medis, khususnya dokter spesialis.
Persoalan itu disampaikan Ketua IDI Sultra, La Ode Rabiul Awal, dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) XI IDI Sultra di Kendari, Sabtu (24/10/2026).
Menurut Rabiul, pemerataan dokter tidak cukup hanya mengandalkan insentif dari pemerintah daerah. Sejumlah daerah telah menawarkan insentif, tetapi belum semua dokter bersedia bertahan karena perbedaan fasilitas kesehatan, standar kerja, serta dukungan terhadap pengembangan kompetensi.
“Dari sekitar 1.500 orang dokter yang ada di Sulawesi Tenggara, sekitar 500 orang berada di Kota Kendari. Ini menjadi persoalan distribusi yang perlu didiskusikan secara serius,” ujar dr. Wayong sapaan akrab Ketua IDI Sulawesi Tenggara.
dr Wayong menjelaskan, pertumbuhan fasilitas kesehatan turut meningkatkan kebutuhan tenaga medis. Kota Kendari memiliki hampir 20 rumah sakit, belum termasuk klinik dan fasilitas kesehatan lainnya. Kondisi ini membuat permintaan dokter di ibu kota provinsi terus meningkat, sementara sejumlah daerah masih menghadapi keterbatasan tenaga medis.
Rabiul mengusulkan agar kewenangan penempatan dokter, terutama dokter spesialis, menjadi perhatian pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Dengan pengaturan yang lebih terkoordinasi, penempatan tenaga medis diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Menurutnya, distribusi dokter perlu dipandang sebagai tugas negara untuk memastikan masyarakat di wilayah perkotaan, kepulauan, pesisir, hingga daerah terpencil memperoleh akses pelayanan kesehatan yang setara.
Selain persoalan distribusi, IDI Sultra juga menghadapi tantangan dalam memantau dokter yang berpraktik di daerah. Mobilitas tenaga medis yang semakin tinggi membuat koordinasi organisasi tidak selalu mudah, termasuk ketika muncul keluhan masyarakat terkait pelayanan dokter di puskesmas maupun rumah sakit.
Rabiul menyebut IDI Sultra memiliki sekitar 1.500 dokter, tetapi struktur organisasi cabang baru terbentuk di 15 dari 17 kabupaten/kota. Kabupaten Konawe Kepulauan dan Buton Selatan belum memiliki cabang sendiri karena jumlah dokter yang memenuhi persyaratan organisasi belum mencukupi.
Muswil XI IDI Sultra menjadi momentum evaluasi program kerja sekaligus pemilihan kepemimpinan baru setelah kepengurusan periode sebelumnya sejak 2023. Rabiul menegaskan, IDI akan terus menjadi mitra pemerintah sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Gubernur Sultra yang diwakili Asisten I Setda Sultra, Pahri Yamsul, menekankan pentingnya memperkuat pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, mudah dijangkau, dan terjangkau.
“Pemerintah juga mendorong penguatan upaya promotif dan preventif agar pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan penyakit,” katanya.
Pemerintah berharap IDI dapat memberikan masukan profesional, meningkatkan kompetensi dokter, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan puskesmas.
Pemerataan tenaga medis menjadi salah satu pekerjaan penting agar kualitas pelayanan kesehatan di Sultra tidak ditentukan oleh lokasi tempat tinggal masyarakat.
Penulis: Sumarlin
