KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Pemerintah pusat menyiapkan tambahan bantuan pangan berupa beras untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut diberikan menyusul mulai naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok di tengah musim kemarau.
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menyampaikan kebijakan itu saat melakukan monitoring persiapan penyaluran bantuan pangan periode Oktober-Desember 2026 di Tugu Religi Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (6/10/2026).
Zulkifli mengatakan pemerintah telah mendapat persetujuan Presiden untuk menyalurkan bantuan pangan sebanyak 1 juta ton beras. Jumlah tersebut setara dengan 1 miliar kilogram beras yang diperuntukkan bagi masyarakat pada desil 1 hingga desil 4.
“Sudah keluar surat persetujuan melalui Menteri Sekretaris Negara, yaitu bantuan pangan 1 juta ton,” kata Zulkifli.
Menurutnya, setiap penerima akan memperoleh bantuan sebanyak 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan. Namun untuk periode Oktober, November dan Desember, bantuan tersebut akan dirapel sehingga penerima mendapatkan 30 kilogram beras sekaligus.
Program ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan harga pangan.
Zulkifli mengatakan proses pencairan anggaran tinggal menyelesaikan administrasi. Ia memperkirakan distribusi bantuan melalui Bulog mulai dilakukan dalam waktu satu hingga dua pekan.
“Seminggu dua minggu ini Bulog sudah mulai mendistribusikan seluruh bantuan-bantuan pangan yang saya sebutkan tadi. Ini yang pertama yang darurat, karena musim kemarau,” ujarnya.
Tak hanya bantuan langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga menyiapkan operasi pasar beras subsidi. Program ini menyasar masyarakat desil 5, 6 dan 7 yang ikut terdampak ketika harga beras mengalami kenaikan.
Dalam operasi pasar tersebut, pemerintah menyiapkan 1 juta kilogram beras subsidi yang akan diedarkan Bulog dengan harga Rp12.500 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga pasar yang disebut berada di kisaran Rp15.000 per kilogram.
“Di pasar harganya Rp15.000, ini Bulog akan mengedarkan, menjual Rp12.500,” jelasnya.
Pemerintah juga menyiapkan subsidi jagung sebanyak 150 ribu ton dengan harga Rp5.000 per kilogram. Kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha peternakan ayam menghadapi harga jagung pakan yang saat ini dapat mencapai Rp6.500 hingga Rp8.000 per kilogram.
Zulkifli turut meminta pemerintah daerah memperbanyak pelaksanaan pasar murah. Menurut dia, subsidi kecil sekalipun dapat memberikan dampak bagi masyarakat sekaligus membantu mengendalikan inflasi daerah.
Ia mencontohkan, pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga untuk memberikan subsidi sekitar Rp500 pada kegiatan pasar murah. Langkah tersebut dinilai tidak terlalu membebani APBD, tetapi manfaatnya cukup terasa bagi masyarakat.
“Kalau harga naik Rp1.000 saja, itu berharga, penting,” katanya.
Di sisi lain, Zulkifli menekankan bahwa kebijakan pangan tidak berhenti pada bantuan beras. Pemerintah pusat juga mendorong penguatan sektor pertanian dan perikanan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan.
Ia menyebut pemerintah telah berhasil mencapai swasembada pada 2025 dan menargetkan kinerja yang lebih baik pada tahun ini. Menurutnya, peningkatan produktivitas pertanian harus berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani.
“Kalau petani maju, dia akan kreatif, dia akan produktif,” ujarnya.
Sementara untuk sektor perikanan, pemerintah menargetkan peningkatan kesejahteraan nelayan. Zulkifli menyebut nilai tukar nelayan saat ini berada di angka 103, sehingga pemerintah menargetkan dapat meningkat menjadi 120.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan membangun kampung nelayan yang dilengkapi berbagai fasilitas, seperti balai lelang, cold storage, pabrik es hingga SPBN. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 5.000 kampung nelayan secara bertahap serta 40 ribu bioflok tematik.
“Perintah Bapak Presiden, sampai tahun depan, dari 103 harus bisa 120,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat di bidang pangan. Ia melaporkan penyaluran bantuan pangan periode Juli-September telah mencapai 9,47 juta kilogram dari target 9,72 juta kilogram atau 97,42 persen.
“Untuk beras SPHP, realisasi penyaluran mencapai 24,67 juta kilogram dari target 16,21 juta kilogram atau 152 persen. Capaian tersebut disebut menjadi yang tertinggi di Indonesia,” ungkap gubernur.
Pemprov Sultra juga telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 230 kali di 17 kabupaten/kota.
Gubernur mengatakan pemerintah daerah terus memastikan berbagai program pangan berjalan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi.
Saat ini, Pemprov Sultra telah menyiapkan 750 ribu kilogram beras untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, disiapkan pula cadangan hingga 1 juta kilogram apabila stok awal tersebut belum mencukupi.
Kebijakan bantuan pangan, operasi pasar, pasar murah dan penguatan produksi pangan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi gejolak harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.
Penulis: Sumarlin
