KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Partai Bulan Bintang (PBB) Sulawesi Tenggara mulai mengarahkan konsolidasi organisasi pada target politik Pemilu 2029. Penguatan struktur hingga tingkat kabupaten/kota dan persiapan calon anggota DPR RI menjadi agenda yang disorot dalam pelantikan pengurus DPW dan DPC PBB Sultra periode 2026–2031. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kendari, Minggu (27/9/2026).
Pelantikan yang dilakukan Penjabat Ketua Umum DPP PBB Yuri Kemal Fadlullah. Dr. Ikbar dipercaya memimpin DPW PBB Sultra, didampingi Abdul Halik sebagai sekretaris.
Bagi Yuri, perubahan desain pemilu mulai 2029 membuat partai politik perlu mengubah cara membaca peta kontestasi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah menetapkan pemilu nasional dan pemilu daerah diselenggarakan secara terpisah. Pemilu nasional mencakup Presiden/Wakil Presiden, DPR dan DPD, sedangkan pemilu daerah mencakup DPRD serta kepala daerah.
Dalam konteks tersebut, Yuri meminta PBB Sultra tidak sekadar menunggu tahapan pemilu, tetapi mulai mempersiapkan kader yang akan bertarung memperebutkan kursi DPR RI.
“Partai Bulan Bintang saya perintahkan dan saya berikan arahan kepada khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menghadirkan calon anggota legislatif DPR RI 2029,” kata Yuri.
Ia juga membawa isu parliamentary threshold ke tingkat daerah. Yuri mengatakan PBB menawarkan ambang batas parlemen sebesar 1 persen. Gagasan tersebut, menurutnya, dimaksudkan agar suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi tidak hilang begitu saja.
PBB, kata Yuri, bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) yang disebutnya beranggotakan delapan partai politik nonparlemen, akan memperjuangkan gagasan tersebut. Ia juga menyampaikan rencana menyampaikan aspirasi terkait parliamentary threshold kepada pimpinan DPR.
Selain ambang batas parlemen, Yuri mengangkat kembali gagasan stembus akkoord atau penggabungan suara dalam konteks pembentukan kursi. Menurutnya, mekanisme semacam itu dapat menjadi salah satu alternatif yang dibahas dalam desain sistem pemilu ke depan.
Yuri juga menyampaikan gagasan mengenai mekanisme verifikasi partai politik. Ia mengatakan PBB bersama GKSR mendorong agar partai yang telah mengikuti pemilu sebelumnya tidak harus menghadapi proses verifikasi dengan beban yang sama seperti partai baru.
Namun, usulan tersebut merupakan agenda politik PBB dan GKSR. Mekanisme resmi kepesertaan Pemilu 2029 tetap bergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan berlaku.
Di sisi internal, Ketua DPW PBB Sultra Dr. Ikbar menegaskan kepengurusan baru harus bekerja dengan ukuran yang lebih konkret. Ia menyebut jabatan di dalam partai bukan hadiah, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab.
Ikbar menetapkan tiga agenda konsolidasi untuk lima tahun ke depan, yakni konsolidasi nilai, organisasi dan pengabdian.
Konsolidasi organisasi diarahkan untuk menyatukan DPW dan DPC sebagai satu kekuatan. Sementara konsolidasi pengabdian menuntut kader hadir di tengah masyarakat, tidak hanya ketika momentum politik berlangsung.
“Jangan hadir hanya ketika momentum politik datang. Hadirlah ketika masyarakat membutuhkan,” ujar Ikbar.
Ikbar juga mengungkap modal organisasi PBB Sultra. Berdasarkan laporan yang disampaikannya, pada Pemilu 2024 PBB memperoleh 144.057 suara sah untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan menempatkan empat kader di DPRD Sultra serta 20 kader di DPRD kabupaten/kota.
Saat ini, lanjut Ikbar, seluruh 17 kabupaten/kota di Sultra telah memiliki DPC PBB. Struktur tersebut menjadi basis organisasi yang akan digunakan untuk menghadapi tahapan Pemilu 2029.
Ikbar juga mendorong pembaruan organisasi dengan memberi ruang lebih besar kepada generasi muda. Ia ingin PBB Sultra tumbuh sebagai partai yang adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi tetap mempertahankan prinsip dan identitasnya.
“Yang senior memberikan arah, yang muda memberikan energi, dan semuanya bergerak dalam satu tujuan,” katanya.
Dengan struktur yang telah terbentuk di 17 kabupaten/kota, PBB Sultra kini memasuki periode konsolidasi baru. Target yang disampaikan di forum pelantikan bukan hanya menjaga keberlangsungan organisasi, tetapi menyiapkan kader, memperkuat mesin partai dan menghadapi desain baru Pemilu 2029.
Penulis: Sumarlin
