RAHA, MITRANUSANTARA.ID – Pemerintah Kabupaten Muna terus mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Salah satunya dengan aktif mengusulkan program strategis untuk mendapat dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bupati Muna, Bachrun Labuta, didampingi Kepala Dinas PUPR Muna Mustajab, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif LM Masrul serta Kepala Dinas Koperasi Hajar Sosi, menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.
Dalam pertemuan itu, Bachrun menyampaikan langsung sejumlah kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muna.
Sejumlah proposal pembangunan diserahkan kepada Menteri PU dengan total nilai usulan mencapai Rp226 miliar.
Dari total usulan tersebut, anggaran terbesar diarahkan untuk pembangunan kawasan wisata terpadu Pantai Kota Raha sebesar Rp100 miliar.
Kemudian, Pemkab Muna mengusulkan Rp78 miliar untuk rehabilitasi dan revitalisasi Masjid Al Munajat, fasilitas Sarana Olahraga (SOR) La Ode Pandu serta kolam renang.
Untuk mendukung pengelolaan lingkungan, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp33 miliar. Pemkab Muna juga mengusulkan pengadaan sarana persampahan berupa 25 unit dump truck dengan nilai anggaran Rp15 miliar.
Menurut Bachrun, berbagai usulan tersebut mendapat perhatian dari Menteri PU.
“Alhamdulillah, usulan program kita mendapat atensi dari Pak Menteri,” ujar Bachrun, Jumat (25/09/2026).
Bachrun mengatakan, pengajuan program pembangunan tersebut juga mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya Pemkab Muna dalam membuka akses pendanaan dari pemerintah pusat, khususnya untuk pembangunan infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar.
Bachrun juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU atas dukungan terhadap sejumlah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muna selama ini.
Beberapa program yang telah mendapat dukungan APBN di antaranya pembangunan lanjutan pengaman pantai dan Daerah Irigasi (D.I) lanjutan Laiba.
Pada 2026, sejumlah pembangunan infrastruktur di Muna juga mendapat dukungan anggaran pemerintah pusat. Di antaranya melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) sebesar Rp48 miliar, pembangunan Pasar Manguntara Wakuru sebesar Rp66 miliar, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Raha dan Duruka sebesar Rp46 miliar.
“Kami sangat berterima kasih atas perhatian dari Kementerian PU,” kata Bachrun.
Selain dukungan melalui program infrastruktur, Kabupaten Muna juga memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sejumlah sektor.
Pada 2026, DAK yang dialokasikan untuk Muna meliputi sektor jalan sebesar Rp13 miliar, air minum Rp6,4 miliar, dan sanitasi Rp1,7 miliar.
Bachrun menegaskan, pemerintah daerah akan terus melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, terutama ketika kemampuan APBD terbatas.
“Kita akan terus berupaya membuka akses pendanaan dari pemerintah pusat agar pembangunan di Kabupaten Muna tetap berjalan,” pungkasnya.
Laporan : Baharuddin
