Kendari, 12 Juni 2025 — Pemerintah Kota Kendari terus berupaya menertibkan dan mengamankan aset milik daerah. Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, mengungkapkan bahwa Pemkot tengah menggenjot proses sertifikasi tanah dengan target sebanyak 200 sertifikat rampung dan diserahkan tepat pada Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025.
“Kepala BPN sudah sepakat. Kami targetkan pada 17 Agustus nanti, 200 sertifikat akan resmi diserahkan. Ini simbol kemerdekaan bagi aset kota dari ketidakpastian hukum,” tegas Sudirman saat memimpin rapat koordinasi, Kamis (12/6/2025).
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Pemkot, saat ini terdapat sekitar 600 bidang tanah milik pemerintah yang belum tersertifikasi. Tahun ini, sebanyak 279 bidang ditargetkan dapat terselesaikan, dengan penekanan utama pada fasilitas umum (fasum) di kawasan perumahan.
“Banyak aset kita yang sudah lama masuk di BPN tapi belum bersertifikat. Prioritas kita sekarang adalah menyelesaikan itu terlebih dahulu, bukan yang baru,” kata Sudirman.
Ia menyoroti maraknya praktik alihfungsi lahan fasum yang seharusnya digunakan sebagai ruang terbuka hijau, taman, atau tempat ibadah, justru dibangun ulang menjadi perumahan komersial.
“Kalau aset-aset ini sudah bersertifikat, kami yakin tak akan ada lagi fasum yang diubah jadi rumah-rumah untuk dijual. Ini soal perlindungan aset negara dan hak masyarakat atas ruang publik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Kendari, Satria Damayanti, menegaskan pentingnya sertifikasi sebagai bagian dari pengamanan aset, bukan hanya secara fisik tetapi juga administratif.
“Sertifikat adalah dokumen vital dalam menjamin legalitas kepemilikan lahan. Kami menindaklanjuti arahan Menteri ATR/BPN, bahwa semua aset pemerintah daerah harus dilengkapi sertifikasi,” jelas Satria.
Sejak tahun 2019, pihaknya telah mengajukan sertifikasi atas 19 bidang tanah pengadaan dan 13 bidang fasum-fasos dari pengembang perumahan. Namun, lambannya progres membuat koordinasi lintas instansi harus diperkuat.
“Ini bukan hanya kerja satu dinas. Banyak OPD yang terlibat dalam pengadaan tanah, jadi perlu penyelarasan langkah melalui rapat seperti hari ini,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pihak penting seperti Kepala BPN Kota Kendari, Asisten I Setda, Inspektur Kota Kendari, Kepala Bapenda, serta dinas teknis lainnya yang terlibat langsung dalam urusan pertanahan.
Penulis : Ibnu
Editor : Sumarlin
