KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Pemerintah Kota Kendari bersiap melakukan langkah besar dalam pengelolaan kebersihan dengan menyiapkan sistem baru yang lebih efisien dan partisipatif. Mulai tahun 2026, pengelolaan sampah yang selama ini menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), akan dialihkan ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Rencana ini disampaikan Wali Kota Kendari, dr. Siska Karina Imran, dalam rapat koordinasi bersama para camat, lurah, dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, di Aula Samaturu Balai Kota Kendari, Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari hasil studi tiru Pemerintah Kota Kendari ke Desa Penglipuran, Bali — desa yang dikenal dunia sebagai salah satu kawasan terbersih dan paling disiplin dalam pengelolaan sampah.
“Kita ingin menerapkan sistem pengelolaan kebersihan seperti di Penglipuran. Tapi sebelum diterapkan secara menyeluruh, setiap kecamatan akan memiliki satu kelurahan percontohan sebagai pilot project. Dari situ, kita bisa belajar dan menilai efektivitas sistem sebelum diterapkan di seluruh wilayah pada 2026,” jelas Wali Kota Siska.
Sebanyak 11 kelurahan telah ditunjuk untuk menjadi percontohan awal, di yakin, Kelurahan Bungkutoko (Nambo), Watu-watu (Kendari Barat), Kandai (Kendari), Mandonga (Mandonga), Bende (Kadia), Lapulu (Abeli), Puuwatu (Puuwatu), Mataiwoi (Wua-wua), dan Lepo-lepo (Baruga), Wundumbatu (Poasia), Kambu (Kambu). Setiap kelurahan diwajibkan mendata jumlah rumah dan tempat usaha untuk memudahkan pengaturan pengangkutan sampah.
Salah satu inovasi utama dari sistem baru ini adalah layanan pengambilan sampah langsung di rumah warga. Petugas akan menjemput sampah di depan rumah tanpa warga harus membuang ke TPS, sehingga dapat mengurangi tumpukan sampah di TPS. Selain itu, Pemkot juga akan mengintegrasikan sistem bank sampah digital, di mana warga dapat menabung dari hasil pemilahan sampah rumah tangga.
“Ke depan, warga bisa menabung dari sampah plastik atau kemasan yang dijual ke bank sampah. Saldo hasil penjualan akan langsung masuk ke rekening masing-masing warga,” ungkap Wali Kota.
Wali Kota juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun akan diolah menjadi kompos, sementara sampah non-organik dan B3 akan disalurkan ke sistem bank sampah.
Selain aspek teknis, Pemkot Kendari menyiapkan rencana aksi lintas sektor, termasuk pengembangan aplikasi Kendari Smartwaste yang akan dikembangkan oleh Dinas Kominfo, DLHK, dan Bappeda untuk memantau volume sampah dan retribusi secara real-time.
Wakil Wali Kota Kendari, bersama para asisten dan camat, akan memantau langsung pelaksanaan di lapangan agar setiap kelurahan siap menjadi model perubahan.
“Kita ingin mulai dari hal kecil tapi nyata. Jangan menunggu semua sempurna dulu baru bergerak. Kalau satu kelurahan bisa menjadi contoh, maka seluruh Kota Kendari akan bisa bersih dan mandiri dalam pengelolaan sampah,” tegas Wali Kota.
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menegaskan bahwa pihaknya akan turun langsung memantau kesiapan seluruh kelurahan percontohan. Ia memastikan bahwa fasilitas pengangkut sampah, tempat pengolahan sementara (TPS 3R), serta sarana pendukung lainnya siap beroperasi sebelum sistem baru berjalan penuh pada 2026.
“Dari sebelas kelurahan yang menjadi pilot project, kami akan pastikan semuanya benar-benar siap. Kalau kita lihat jadwalnya, bulan November dan Desember ini sudah mulai uji coba di beberapa kelurahan,” ujar Sudirman.
Wakil wali kota menambahkan, uji coba ini akan menjadi acuan bagi pelaksanaan sistem pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kota Kendari tahun depan. Dengan pemantauan rutin dan evaluasi berkala, pemerintah optimistis program ini akan memperkuat peran kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan.
Penulis: Sumarlin
