JAKARTA, MITRANUSANTARA.id – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta.
Menyikapi hal ini, Solidaritas Anak Muda Untuk Keberagaman dan Toleransi Indonesia (SAKTI) dalam keterangan pers tertulis kepada media, Sabtu (13/1/2024) menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak tepat.
“Gugatan dimaksud sangatlah tidak tepat dan terlalu mengada-ada. Sebab, Presiden Jokowi tidak pernah mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara apapun terkait pencalonan Prabowo Subianto dan GIbran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024,” kata Enggar Bawono yang merupakan Komandan Hukum dan Advokasi SAKTI.
Oleh karenanya, Enggar beranggapan bahwa gugatan yang diajukan oleh TPDI dan Perekat Nusantara tersebut merupakan gugatan yang salah alamat (error in Persona) serta memiliki kecacatan dalam kompetensinya.
“Ada persoalan kompetensi absolut, dimana gugatan dimaksud seharusnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai badan yang berdasarkan UUD 1945 memiliki kewenangan memutus mengenai sengketa Pemilihan Umum. Mestinya gugatan ini ditujukan ke MK bukan ditujukan pada Peradilan Tata Usaha Negara yang berada pada lingkup Mahkamah Agung,” jelas Enggar.
Selanjutnya Enggar menyatakan bahwa gugatan dimaksud malah mengganggu jalannya proses demokrasi yang sedang berjalan.
“Gugatan ini berpotensi mengganggu tahapan pesta demokrasi. Dan inilah yang dapat menimbulkan gejolak di masyarakat. Jangan politisir situasi ini, biarkan masyarakat memilih karena kedaulatan ada di tangan mereka,” pungkas Enggar.
Editor: Irwan Achmed
