KENDARI, MITRANUSANTARA.id — Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Tenggara (Sultra), Anton Timbang mengikuti kegiatan Seminar Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Hakordia), pada Kamis, (14/12/2023) di Kendari.
Pada kesempatan tersebut, Anton Timbang menyampaikan, pentingnya seminar ini agar memberikan pemahaman kepada pengusaha tentang kepastian hukum, utamanya para pengusaha yang tergabung dibawah bendera KADIN.
Dia menekankan bahwa kebijakan pemerintah perlu dikawal bersama, supaya terjalin sinergisitas yang harmonis dalam pelaksanaan roda perekonomian di Bumi Anoa.
Anton mencontohkan, seperti larangan ekspor nikel, hal ini bertujuan untuk memusatkan pengelolan di daerah, dengan begitu dapat meningkatkan pendapatan negara serta daerah. Selain itu, daya serap tenaga kerja dalam negeri bisa terpenuhi, sehingga mencapai tujuan dalam kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap agar pemerintah tidak sertamerta memberikan izin untuk pabrik setengah jadi demi meningkatkan pendapatan negara, tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Anton.
Lebih lanjut Anton bilang, dengan kebijakan pemerintah, diharapkan pengelolaan nikel dapat memberikan dampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat bahwa nikel adalah produk unggulan Sulawesi Tenggara dan Indonesia secara keseluruhan.
Anton Timbang menyinggung, distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2005 hingga 2022, dimana kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan, sementara pertumbuhan sektor pertambangan nikel dan potensi pengembangan sektor perikanan cenderung naik.
Dengan gamblang Anton Timbang menyentil bahwa dampak ekonomi sektor smelter nikel pada tahun 2019, termasuk pertumbuhan tenaga kerja, berkontribusi pada pendapatan negara, dan investasi asing yang masuk.
“Sektor smelter nikel dalam lima tahun terakhir telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, serta kontribusi pada program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat,” pungkas pria yang biasa disapa AT.
Untuk diketahui, acara dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto, dan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Patris Yusrian Jaya.
Seminar ini bukan hanya merupakan forum untuk diskusi tentang pencegahan korupsi, tetapi juga menjadi platform untuk membahas arah pembangunan berkelanjutan dan dampak positif bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan upaya bersama ini akan menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai contoh dalam membangun negeri tanpa korupsi serta meningkatkan kesejahteraan bersama.
Laporan: Iwan
