KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Penataan kawasan pesisir kembali menjadi sorotan pemerintah pusat. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, turun langsung meninjau sejumlah titik permukiman di Kota Kendari bersama Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Kamis (5/3/2026).
Beberapa lokasi yang dikunjungi di antaranya kawasan kumuh di Jalan Bhayangkari Bahari, Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Papalimba, hingga rumah susun sewa (Rusunawa) di Kelurahan Puday.
Dalam kunjungan tersebut, Fahri menyoroti pentingnya penataan kawasan pesisir yang selama ini identik dengan permukiman kumuh. Ia menilai kawasan pesisir seharusnya dapat ditata menjadi lingkungan yang bersih, tertata, sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang dengan ribuan kawasan pesisir yang dihuni masyarakat. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius agar kawasan pesisir tidak berkembang menjadi wilayah kumuh.
“Di Indonesia ada sekitar 12.781 kawasan pesisir yang dihuni masyarakat. RTH Papalimba ini bisa menjadi contoh bagaimana penataan kawasan pesisir dilakukan dengan baik,” ujar Fahri saat meninjau lokasi.
Ia menambahkan, pemerintah pusat melalui program nasional juga telah menyiapkan dukungan anggaran untuk penataan kawasan nelayan di berbagai daerah.
“Presiden sekarang sudah menganggarkan sekitar 1.000 kawasan untuk program kampung nelayan merah putih. Paling tidak kalau kita tata seperti ini, semua pesisir itu bukan lagi tempat kumuh, tetapi bisa menjadi kawasan yang bersih, tertata, dan bagus,” katanya.
Fahri menilai kawasan pesisir di Kendari memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama sebagai kawasan wisata berbasis lingkungan. Salah satu contohnya adalah RTH Papalimba yang dinilai memiliki daya tarik tersendiri jika dikelola secara berkelanjutan.
Namun ia mengingatkan bahwa keberhasilan penataan kawasan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan.
“Yang paling utama adalah pemeliharaan, kemudian sanitasi, pengelolaan sampahnya juga harus bagus. Kadang-kadang kita ini kekurangan orang untuk menjaga kebersihan,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap penataan kawasan permukiman di Kota Kendari. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas kawasan pesisir dan permukiman masyarakat.
“Kawasan pesisir di Kendari tidak hanya menjadi tempat tinggal masyarakat nelayan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ruang publik dan destinasi wisata,” ungkapnya.
Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh sekaligus mendorong pengembangan kawasan pesisir yang lebih tertata, sehat, dan produktif bagi masyarakat.
Penulis: Sumarlin
