KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Pemerintah Kota Kendari kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari juga mengalami peningkatan signifikan sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari terkait penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari, Senin (15/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muh Inarto, dan dihadiri 24 anggota dewan sehingga memenuhi kuorum. Hadir pula Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sudirman mewakili Wali Kota Kendari menyampaikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus menyerahkan dokumen Raperda dan laporan keuangan tiga Perusahaan Umum Daerah (Perumda) milik Pemerintah Kota Kendari.
Salah satu capaian yang mendapat perhatian dalam rapat tersebut adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kota Kendari mencatat realisasi PAD tahun 2025 mencapai Rp409,6 miliar atau meningkat sekitar Rp66 miliar dibandingkan tahun 2024 yang berada pada kisaran Rp343 miliar.
Peningkatan tersebut dinilai menjadi indikator positif terhadap kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal di tengah tantangan ekonomi yang masih dinamis.
Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pendapatan daerah melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi daerah. Langkah tersebut juga akan didukung dengan digitalisasi layanan dan penguatan kinerja perangkat daerah agar potensi pendapatan dapat tergali lebih optimal.
Selain peningkatan PAD, Pemerintah Kota Kendari juga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Alhamdulillah, sampai saat ini Kota Kendari masih mampu mempertahankan opini WTP sebanyak 14 kali berturut-turut. Bahkan pada tahun 2025 meningkat dari WTP dengan penekanan suatu hal menjadi WTP murni,” ujar Sudirman di hadapan peserta rapat paripurna.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam pembahasan rapat, DPRD juga memberikan sejumlah catatan terkait optimalisasi pendapatan daerah, efektivitas belanja, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), hingga penyelesaian kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga.
Menanggapi hal tersebut, Pemkot Kendari memastikan kualitas belanja daerah akan terus ditingkatkan dengan pendekatan berbasis hasil atau outcome. Fokus utama diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sementara terkait penyelesaian utang kepada pihak ketiga, pemerintah daerah menyatakan akan melakukan pembayaran secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah melalui APBD induk maupun APBD Perubahan.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta laporan keuangan tiga Perumda Kota Kendari untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.
Peningkatan PAD yang mencapai Rp66 miliar serta keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-14 menjadi sinyal positif bagi pengelolaan keuangan daerah Kota Kendari. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi modal penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di tahun-tahun mendatang. (ADV)
