KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari mencatat telah menerbitkan 4.357 paspor bagi warga yang berdomisili di Kota Kendari sejak Januari hingga November 2026. Di sisi lain, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) juga terus diperketat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian.
Data tersebut disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Muhammad Novrian Jaya, dalam kegiatan coffee morning bersama Forkopimda di salah satu kafe di Kota Kendari, Selasa (17/11/2026).
Novrian menjelaskan, wilayah kerja Kantor Imigrasi Kendari mencakup delapan kabupaten dan satu kota, termasuk pengawasan terhadap keberadaan orang asing di sejumlah wilayah kepulauan terluar.
Khusus di Kota Kendari, tercatat sebanyak 86 orang asing memiliki izin tinggal dengan berbagai kepentingan. Mereka terdiri atas tenaga kerja asing, pemegang izin tinggal tetap untuk penanaman modal asing, penyatuan keluarga atau perkawinan campur, mahasiswa, hingga warga asing dengan tujuan lainnya.
Dari data tersebut, sekitar 50 orang merupakan tenaga kerja asing. Selain itu, terdapat 12 orang dalam kategori penyatuan keluarga, lima mahasiswa yang menempuh pendidikan di UHO dan perguruan tinggi lainnya, serta enam pemegang izin tinggal tetap terkait penanaman modal asing.
Imigrasi juga mencatat keberadaan warga asing dengan kategori izin tinggal kunjungan untuk kepentingan wisata, bisnis, investasi, dan alasan keluarga. Pengawasan dilakukan untuk memastikan aktivitas mereka sesuai dengan izin yang dimiliki.
Novrian mengungkapkan, sepanjang 2026 pihaknya telah menangani sejumlah pelanggaran keimigrasian. Pada Juni, petugas mengamankan tujuh WNA yang diduga terkait percobaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Hotel Kubra. Mereka disebut berencana menuju Australia dan kemudian telah dideportasi ke negara asal. Pada periode yang sama, seorang warga negara Uzbekistan juga diamankan dan dideportasi.
“Kasus lainnya terjadi pada Agustus, ketika seorang warga negara Pakistan bernama Syahbaz Iqbal diamankan karena melebihi masa izin tinggal atau overstay. Yang bersangkutan kemudian dikenai tindakan deportasi,” jelasnya.
Pada September, Imigrasi menangani seorang pemegang kartu UNHCR yang mencoba melakukan investasi di Kendari. Petugas mengembalikannya ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar. Di bulan yang sama, seorang warga negara Turki yang terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya juga ditangani, dengan istri dan anaknya turut dideportasi.
Sementara pada November, dua warga negara Malaysia diamankan karena bekerja memasang peralatan sauna di salah satu tempat usaha padel tanpa menggunakan izin tinggal yang sesuai. Kasus tersebut masih dalam proses penanganan hukum. Selain itu, seorang warga negara China yang bekerja di bengkel dinamo tanpa izin tinggal sah juga sedang menjalani proses deportasi.
Untuk memperkuat pengawasan, Imigrasi Kendari turut melibatkan pengelola tempat penginapan. Tercatat 31 penginapan, mulai dari wisma hingga hotel bintang empat, telah aktif melaporkan keberadaan orang asing yang menginap di tempat mereka.
Imigrasi juga mendorong pemanfaatan layanan data e-Imigrasian secara daring. Melalui layanan tersebut, instansi yang membutuhkan informasi terkait orang asing dapat mengajukan permohonan akses dan memperoleh akun sesuai prosedur pendaftaran.
Novrian berharap sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta pelaku usaha penginapan dapat meningkatkan pengawasan orang asing. Dengan dukungan pelaporan dan pertukaran data, keberadaan WNA di wilayah kerja Imigrasi Kendari diharapkan tetap terpantau dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penulis: Sumarlin









