JAKARTA, MITRANUSANTARA.ID – Pemerintah Kota Kendari semakin memantapkan langkah dalam mendukung program strategis pemerintah pusat di sektor kelautan dan perikanan. Hal itu ditunjukkan dengan kehadiran Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari, Makmur, didampingi Sekretaris Dinas Perikanan Rusdin, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, 2–3 Juli 2026.
Rakornas yang dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tersebut mempertemukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk menyamakan arah kebijakan sekaligus mempercepat implementasi program prioritas nasional.
Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari penguatan perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan kawasan pesisir, ekonomi biru, hingga strategi mewujudkan swasembada pangan berbasis sumber daya kelautan.
Bagi Pemerintah Kota Kendari, forum ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program pembangunan sektor perikanan di daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Tondonggeu, Sambuli, dan Puday yang saat ini memasuki tahap persiapan.
Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari, Makmur, mengatakan hasil Rakornas akan menjadi pijakan dalam menyusun berbagai langkah percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kota Kendari.
“Rakornas ini memberi gambaran yang jelas mengenai arah kebijakan pemerintah pusat. Tentu kami akan menindaklanjutinya dengan menyusun program yang sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat nelayan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui sektor perikanan yang lebih maju dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain mengikuti seluruh rangkaian pembahasan, Dinas Perikanan Kota Kendari juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi melalui Desk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Nasional. Konsultasi dilakukan guna memastikan pelaksanaan pembangunan kawasan nelayan di Kendari sesuai dengan petunjuk teknis dan target yang ditetapkan KKP.
Menurut Makmur, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan berbagai program strategis, termasuk penguatan infrastruktur perikanan, peningkatan kapasitas nelayan, serta pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.
“Kami optimistis dengan dukungan pemerintah pusat, berbagai program yang sedang dipersiapkan di Kota Kendari akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi perikanan, pertumbuhan ekonomi pesisir, dan kesejahteraan nelayan,” katanya.
Dalam Rakornas tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa sektor kelautan akan menjadi penopang utama ketahanan pangan di masa depan. Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk dunia hingga mencapai sekitar 9,66 miliar jiwa pada 2050 akan mendorong lonjakan kebutuhan pangan global hingga 60 persen, sehingga sumber daya kelautan harus dikelola secara berkelanjutan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, KKP terus mengembangkan konsep ekonomi biru melalui perluasan kawasan konservasi laut, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan, pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta gerakan pembersihan sampah plastik di laut bersama nelayan.
Rakornas PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 diikuti kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Forum ini menjadi wadah menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ketahanan pangan, ekonomi biru, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.
Penulis: Sumarlin
