KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmen menekan angka stunting melalui Rapat Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Rabu (26/11/2025). Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, memimpin langsung rapat yang turut dihadiri organisasi perangkat daerah, camat, lurah, dan perwakilan lembaga terkait.
Dalam arahannya, Siska menegaskan bahwa upaya penurunan stunting tidak boleh hanya mengandalkan Dinas Kesehatan atau Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, tetapi membutuhkan keterlibatan lintas sektor hingga tingkat kelurahan dan masyarakat. Ia memaparkan dua sumber data stunting di Kendari, yakni Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan EPPGBM yang dilakukan oleh Puskesmas setiap bulan.
“Berdasarkan SKI tahun 2023 prevalensi stunting mencapai 25,7%. Tahun 2024 turun menjadi 24,4%. Sedangkan berdasarkan EPPGBM, per September 2025 prevalensinya sebesar 1,82%,” jelasnya.
Namun, Wali Kota menekankan bahwa angka tersebut bukan alasan untuk melonggarkan kerja. Di Kendari, terdapat 12.004 jiwa keluarga berisiko stunting. Namun, data yang diterima Siska menunjukkan baru 2.054 jiwa yang mendapatkan intervensi langsung.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak boleh ada instansi yang lepas tangan. Jika ada yang tidak membantu menekan angka stunting, tolong sampaikan kepada saya,” tegasnya.
Siska juga menyoroti pentingnya penanganan multisektor, termasuk sektor perumahan, sosial, pekerjaan umum, hingga lingkungan masyarakat. Menurutnya, stunting bukan hanya soal kesehatan dan gizi, tetapi kondisi rumah, sanitasi, perilaku hidup bersih, dan ketahanan ekonomi keluarga.
“Kita ingin target zero stunting. Bukan sekadar menurunkan angka, tapi menghilangkan. Maka saya minta semua OPD satu pikiran, fokus dulu pada stunting. Jangan bicara program lain dulu,” ucapnya.
Ia menaruh perhatian pada program nasional CKG (Cek Kesehatan Gratis), yang menurutnya menjadi dasar keberhasilan berbagai program strategis pemerintah. Saat ini capaian CKG Kota Kendari sudah mencapai 62%, tertinggi di kawasan timur Indonesia. Siska menargetkan capaian tersebut menembus angka 82–90%.
“Kalau masyarakat kita sehat, semua program berjalan. Mau program 3 Juta Rumah, MBG, pendidikan, semuanya berhasil. Tapi kalau dasar kesehatannya lemah, semua program gagal,” ujarnya.
Pada rapat tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari, Jahudding, memaparkan capaian kinerja hingga triwulan keempat 2025. Ia mengungkapkan bahwa 1.018 dari 12.004 keluarga berada dalam kategori sangat berisiko karena minim sanitasi, akses air bersih, usia kehamilan berisiko, hingga jumlah anak yang terlalu banyak.
Ia juga melaporkan hasil kolaborasi program Orang Tua Asuh dan intervensi MBG (Makan Bergizi Gratis), di mana 4.309 keluarga risiko stunting telah diajukan, dan sekitar 2.500 telah mendapatkan manfaat secara rutin setiap hari.
“Sasarannya adalah bumil, busui, baduta, dan balita non-PAUD. Ini memperkuat intervensi sensitif dan spesifik,” ujar Jahudding.
Rapat Koordinasi ini juga menghadirkan pemateri dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara.
Penulis: Sumarlin
