RAHA, MITRANUSANTARA.ID – Pemerintah Kabupaten Muna melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah Terintegrasi (SIPANDAI) 2026 di Aula Kantor Bupati Muna, Senin (30/3/2026).
Aplikasi ini dikembangkan untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sekaligus meningkatkan transparansi penerimaan pajak daerah.
Bupati Muna, Bachrun Labuta, menegaskan bahwa peluncuran SIPANDAI merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pajak daerah yang selama ini belum optimal.
“Dengan SIPANDAI, setiap pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan dapat berkolaborasi mengawasi potensi pendapatan daerah. Pajak yang terkumpul akan kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan yang merata,” ujar Bachrun.
Ia juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam membayar PBB sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Bapenda Muna, La Inpres, menjelaskan bahwa SIPANDAI berbasis web dan menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG).
Dengan sistem ini, pemetaan objek pajak berdasarkan lokasi, penentuan luas, dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat dilakukan secara akurat, sekaligus mempermudah pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
“Keunggulan SIPANDAI tidak hanya pada transparansi data, tapi juga memudahkan monitoring, evaluasi, dan penetapan kebijakan PBB yang lebih akurat,” jelas La Inpres.
Jumlah objek pajak di Kabupaten Muna diperkirakan mencapai 173.799 unit, namun sebagian besar belum terpetakan secara digital. Kolaborasi antar-stakeholder di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan menjadi kunci percepatan digitalisasi dan peningkatan penerimaan pajak.
Diketahui, capaian penerimaan PBB Kabupaten Muna selama periode 2022–2025 masih berkisar 20–30 persen dari target. Dengan peluncuran SIPANDAI, pemerintah berharap realisasi penerimaan pajak meningkat dan pembangunan berkelanjutan di Muna dapat lebih optimal.
Penulis: Baharuddin
