JAKARTA, MITRANUSANTARA.ID – Lembaga Nura Daya Pemerhati Rentan (NDPR), yang baru-baru ini dideklarasikan sebagai organisasi advokasi untuk kelompok rentan, menyuarakan kegelisahan atas situasi ini. Dalam pernyataan resminya, NDPR menggugat empat calon gubernur Sultra yang sedang bertarung dalam Pilkada untuk lebih serius menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Lembaga NDPR menghimpun angka kekerasan terhadap anak dan pelecehan seksual terhadap perempuan di Sulawesi Tenggara (Sultra) terus meningkat secara signifikan, memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin mengkhawatirkan. Pada tahun 2019 tercatat 140 kasus, meningkat menjadi 240 kasus di tahun 2020, melonjak drastis menjadi 2.035 kasus di 2021, menurun menjadi 379 kasus di 2022, dan kembali naik menjadi 545 kasus di 2023. Sementara itu, data tahun 2024 yang dirilis hingga bulan Juni sudah mencatat 192 kasus, yang diperkirakan akan terus bertambah.
Beranjak dari keprihatian tersebut, NDPR mendesak agar isu kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak menjadi prioritas utama dalam program kerja para calon gubernur. Menurut NDPR, hal ini adalah bentuk tanggung jawab moral dalam melindungi generasi masa depan Sultra.
“Para calon pemimpin harus menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi anak dan perempuan di Sultra. Kami menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji kampanye,” ujar Yuspita Sari, juru bicara NDPR.
Selain menggugat para calon gubernur, NDPR juga mendesak Kapolda Sultra dan Kapolres di 17 kabupaten/kota untuk meningkatkan kesigapan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. NDPR menuntut adanya reformasi dalam sistem penegakan hukum, termasuk memperkuat unit-unit khusus yang menangani kekerasan seksual dan anak.
Ditempat yang sama, Muhamad Farhan, salah satu aktivis NDPR, menghimbau Polisi agar lebih proaktif dalam menangani laporan kekerasan seksual dan memastikan korban mendapatkan perlindungan yang layak.
“Kami meminta Kapolda Sultra untuk segera menindak pelaku kekerasan dan memberikan pemulihan yang maksimal bagi korban,” ujar Farhan.
Seruan NDPR ini tidak berhenti sampai disitu, mereka mengajak seluruh elemen masyarakat Sultra, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga para calon gubernur untuk bersama-sama menangani krisis kekerasan terhadap kelompok rentan.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk melindungi anak-anak dan perempuan dari kekerasan,” tambah Farhan.
Sementara itu La Ode Muh. Didin Alkindi, Pelaksana Ketua Umum NDPR menegaskan akan perang terhadap segala tindakan kekerasan anak dan pelecehan seksual.
“Dalam waktu singkat, kami menggugat jiwa dan raga para calon gubernur dan Kapolda Sultra untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di Sulawesi Tenggara,” pungkas Didin.
