Reformasi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional Melalui Maritim
Revitalisasi Jati Diri Maritim sebagai Pilar Eksistensi Bangsa
Revolusi Pemikiran Menuju Kejayaan Maritim Nusantara
MITRANUSANTARA.ID – Nusantara yang sudah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia secara kodrati adalah Negara Kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia. Namun, dinamika geopolitik dan pergeseran orientasi pembangunan selama beberapa dekade terakhir cenderung menunjukkan fenomena land-based oriented.
Pengabaian terhadap esensi maritim bukan hanya sekadar kehilangan potensi ekonomi, melainkan pelemahan terhadap jati diri bangsa yang berakar pada semboyan Jalesveva Jayamahe. Sebagaimana ungkapan “No History, No Future”, bangsa yang melupakan akar baharinya akan kehilangan kompas strategis di masa depan.
Mari kita coba menganalisis situasi dan urgensi dunia maritim kita yang bukanlah sektor sampingan (“kacangan”), melainkan harus menjadi Center of Gravity (CoG) bagi kedaulatan nasional.
Selama ini, sudah banyak ahli menyatakan bahwa terdapat gap antara potensi sumber daya kelautan yang melimpah dengan pemanfaatannya yang belum optimal.
Kelemahan dalam penguasaan ruang laut mengakibatkan : * Terjadinya degradasi kedaulatan di wilayah perbatasan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). * Hilangnya peluang ekonomi dari alur laut kepulauan dan logistik maritim global. * Ancaman asimetris di wilayah perairan yang luput dari pengawasan ketat.
Lantas apa yang harus kita lakukan dalam Implementasi Strategis khususnya Perspektif Pertahanan
Untuk menghentikan pembuangan potensi secara percuma?!, …maka Barangkali diperlukan Penguatan strategi pertahanan dan pembangunan yang mengacu pada :
Maritime Domain Awareness (MDA) , diantaranya:
-Meningkatkan kemampuan deteksi dan identifikasi terhadap setiap ancaman yang masuk melalui jalur laut.
-Diplomasi Maritim, Senantiasa Memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum internasional guna mengamankan kepentingan nasional di laut.
-Pembangunan Kekuatan Terintegrasi, dengan Konsisten Menyelaraskan pembangunan kekuatan TNI dengan visi Poros Maritim Dunia melalui modernisasi alutsista dan penguatan pangkalan di titik-titik strategis.
Dari pilar upaya tadi, dapat menjadi pertimbangan kebangkitkan atau menghidupkan kembali jati diri sebagai Bangsa Maritim, adalah harga mati untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa.
Kita secara seksama, harus sadar diri secara Psyco Histrory untuk gigih menggugah kesadaran kolektif bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu bangsa.
Tanpa penguasaan laut yang kuat, sejarah hanya akan menjadi catatan usang, dan masa depan akan menjadi ketidakpastian.
Kedaulatan tidak diberikan, melainkan ditegakkan melalui penguasaan ruang, terutama ruang laut yang menjadi nafas bagi nusantara.
Kemampuan dan perlunya Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Akselerasi Visi Maritim, dapat dilakukan diantaranya: pertama, Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah (RZWP3K). Pemda harus konsisten menyusun dan mengimplementasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) secara ketat.
Dengan aksi untuk terus Memastikan tidak ada lagi tumpang tindih lahan di pesisir antara kepentingan industri, konservasi, dan pertahanan.
Hal ini bertujuan Menciptakan kepastian hukum bagi investasi maritim sekaligus melindungi ekosistem laut sebagai aset jangka panjang.
Yang kedua, Penguatan Infrastruktur Logistik dan Konektivitas Pesisir
Pemerintah Daerah tidak boleh hanya fokus pada pembangunan jalan darat, tetapi harus terus gigih membangun “wajah laut”.
Maka aksi Revitalisasi pelabuhan pengumpan (feeder ports), pembangunan gudang pendingin (cold storage) bagi nelayan, dan mempermudah akses logistik dari sentra produksi ke pelabuhan. Pelan tapi pasti akan terwujud.
Tujuanannya apa?!, tentu jelas Menurunkan biaya logistik daerah dan meningkatkan nilai tambah produk kelautan lokal.
Perkuat terus Transformasi Ekonomi Berbasis Kelautan (Blue Economy), disini bermakna menggeser paradigma ekonomi dari sekadar eksploitasi mentah menjadi industri pengolahan.
Maka, aksi nyatanya dapat memulai memberikan insentif bagi industri pengolahan hasil laut (para nelayan) untuk berani berlayar tidak hanya pergi pagi pulang malam, Tapi Nelayan yang mampu menjadi Nelayan Yang Mampu Mengarungi 7 Samudra, seperti Sriwijaya dan Majapahit serta Kearifan lokal perlu terus dikobarkan di daerah-daerah pesisir dan mengembangkan pariwisata bahari yang berkelanjutan.
Hal ini bertujuan agar Menghentikan pembuangan potensi ekonomi ke luar daerah/negeri dan menciptakan lapangan kerja berbasis maritim bagi putra daerah.
Ketiga, perlunya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Maritim. Pemerintah pusat maupun daerah harus Sadar dan mampu menemukan konsep-konsep Adiluhung ajaran Leluhur Asli Bangsa Ini, agar Memiliki oleh rasa yang betul-betul holistik bertanggung jawab melahirkan generasi yang memiliki “budaya laut” menjadi Budaya Maritim.
Ada banyak contoh Aksi yang dapat diwujudkan, diantaranya memberikan beasiswa spesifik di bidang kelautan, memperkuat SMK Perikanan/Kelautan, dan melakukan pelatihan sertifikasi bagi nelayan tradisional agar mampu melaut di perairan ZEE, serta masih banyak lagi ide-ide Kharisma Nusantara pasti akan lahir selama Kegigihan berbasis kearifan Lokal itu ada didalam diri tiap-tiap pemangku tugas beriringan pemangku kebijakan yang berfokus untuk tulus melayani Rakyat, bukan sebaliknya.
Semua ini bertujuan, Menghapus stigma bahwa dunia maritim adalah sektor “kacangan” atau “mimpi disiang bolong” melalui profesionalisme SDM.
Untuk itu, Wawasan Nusantara bukan sekadar doktrin geografis, melainkan mandat geopolitik untuk mengubah paradigma dari land-based (darat) kembali ke sea-based (maritim).
​Analisis Anda mengenai peran Pemerintah Daerah (Pemda) sangat krusial karena sering kali visi besar “Poros Maritim Dunia” terhambat oleh hambatan birokrasi di tingkat tapak.
Sementara itu, poin-poin penguatan strategis untuk mempertajam implementasi dapat dimulai dengan melakukan, sbb :
- Sinkronisasi Pertahanan dan Tata Ruang (RZWP3K). ​Secara strategis, RZWP3K harus diintegrasikan dengan Rencana Wilayah Pertahanan. Bila di tingkat daerah, perlu adanya aksi dari Pemda untuk memetakan “Titik Labuh Strategis” yang tidak hanya berfungsi secara ekonomi (logistik), tetapi juga sebagai forward base (pangkalan aju) bagi unsur keamanan laut di wilayah rawan.
Hal ini bertujuan Memastikan bahwa investasi maritim berjalan beriringan dengan pengamanan kedaulatan.
​2. Logistik Maritim: Menghidupkan “Tol Laut” dari Daerah.
Dengan dilakukan ​Pembangunan “wajah laut” oleh Pemda memang harus fokus pada konektivitas. Hal ini dapat dilakukan Pengembangan Cold Chain System (sistem rantai dingin) yang terintegrasi dengan pelabuhan pengumpan akan mencegah jatuhnya harga di tingkat nelayan saat panen melimpah.
kesamaan ​paradigma diharapkan dapat menilai Laut sebagai infrastruktur gratis yang menghubungkan, bukan pemisah yang membebani biaya.
​3. SDM: Restorasi Budaya Bahari. Dengan adanya “SDM yang mampu mengarungi 7 samudra” sangat menarik secara psikohistoris. Selanjutnya dapat dilakukan ​langkah Kurikulum muatan lokal di daerah pesisir harus mencakup Literasi Maritim dan Teknologi Navigasi Modern. Hal tersebut bertujuan ​tujuan Agar nelayan kita tidak lagi menjadi “nelayan pinggiran”, tetapi menjadi “pemain ZEE” yang secara de facto ikut menjaga kedaulatan negara melalui kehadiran mereka di perbatasan.
Jika kita tarik kesimpulan kecil, maka untuk Pemda/Pemerintah Daerah haruslah memandang laut sebagai beranda depan, bukan halaman belakang. Keberhasilan pembangunan maritim nasional sangat bergantung pada agregasi keberhasilan pembangunan maritim di tiap-tiap kabupaten/kota dan provinsi yang memiliki garis pantai terpanjang didunia. Mengutip kembali semangat Jalesveva Jayamahe (Di Laut Kita Jaya), keberhasilan visi ini memang memerlukan Kepemimpinan Maritim di tingkat daerah.
Penulis :
Kolonel Laut E. Baratiku (Pemerhati Sejarah).
Jindar Muttaqin (Pengamat Kebijakan Starategis).
Andung Repriaso (Pengamat Budaya).
R.P.S Aji Waskita (Mahasiswa Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jaya).
Ahmad Jayani, SH (Aktifis, Pemerhati Sosial).
