KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Pemerintah Kota Kendari terus menunjukkan komitmennya dalam memerangi stunting sebagai salah satu isu prioritas nasional. Senin (2/6/2025), Asisten II Setda Kota Kendari, Nismawati, secara resmi membuka Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kota Kendari yang digelar di Hotel Zahra Syariah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Aksi Konvergensi Stunting 2025 yang menekankan pentingnya kerja kolektif dan terintegrasi lintas sektor.
Dalam sambutan Wali Kota Kendari Siska Karina Imran yang dibacakan Nismawati, disampaikan bahwa stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak yang pendek, tetapi persoalan yang berdampak luas terhadap masa depan bangsa.
“Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi berdampak panjang terhadap kualitas hidup, pendidikan, dan produktivitas generasi mendatang,” tegas Nismawati.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, angka stunting di Kota Kendari masih berada di angka 25,7%, sedangkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan angka 20%. Meski mengalami penurunan, angka ini masih di atas target nasional yang ditetapkan sebesar 18,8% pada tahun 2025, dan jauh dari target akhir sebesar 14%.
Untuk itu, Pemerintah Kota Kendari terus mengupayakan berbagai langkah strategis. Mulai dari intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, peningkatan layanan kesehatan puskesmas dan posyandu, hingga intervensi sensitif seperti penyediaan akses air bersih, sanitasi layak, dan edukasi keluarga tentang pola asuh dan gizi.
Namun, tantangan masih besar. Karena itu, dalam rapat ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melakukan evaluasi dan pembenahan kinerja berdasarkan audit kasus stunting tahun lalu. Wali kota juga menginstruksikan agar seluruh program dan anggaran yang menyasar penurunan stunting dapat diintegrasikan secara maksimal oleh Bappeda Kota Kendari, serta memastikan pemanfaatan data keluarga risiko stunting secara presisi.
Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting (GENTING). Program ini dinilai sebagai langkah kolaboratif yang menyentuh langsung akar permasalahan stunting, seperti pemenuhan gizi ibu hamil, akses sanitasi, hingga edukasi keluarga.
“GENTING bisa menjadi gerakan berkelanjutan jika semua pihak terlibat. Ini soal kepedulian sosial dan tanggung jawab bersama,” ujar Nismawati.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari, Jahudding, menambahkan bahwa saat ini terdapat 1.018 keluarga berisiko stunting. Data tersebut dikumpulkan melalui pemutakhiran tahunan berbasis enam indikator, termasuk akses air bersih, sanitasi, dan kondisi “4 terlalu”: terlalu muda/tua saat hamil, terlalu banyak anak, dan terlalu dekat jarak antar kehamilan.
“Melalui program GENTING, kami mengajak masyarakat yang mampu untuk menjadi orang tua asuh dan memberikan pendampingan kepada keluarga yang membutuhkan,” jelas Jahudding.
Ia menyebutkan bahwa program ini telah menunjukkan dampak positif dengan adanya penurunan prevalensi stunting di Kota Kendari berdasarkan hasil survei 2024. Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan ini belum final.
“Kita belum boleh puas. Target nasional 14% harus terus kita kejar. Hanya dengan sinergi, gotong royong, dan kerja bersama, kita bisa wujudkan Kendari bebas stunting,” tegasnya.
Kegiatan ini juga mengukuhkan komitmen seluruh stakeholder Kota Kendari, termasuk camat dan lurah, untuk menjadi penggerak utama penanganan stunting di wilayah masing-masing. Rapat TPPS ini menjadi bukti bahwa Pemkot Kendari tidak hanya berkomitmen di atas kertas, tetapi terus bergerak menyatukan kekuatan demi masa depan generasi emas Indonesia. (ADV)
Penulis: Sumarlin
