KENDARI, MITRANUSANTARA.id – Perbaikan layanan publik Kota Kendari menjadi fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan KPK saat menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari di Balai Kota Kendari, Kamis (6/6/2024).
Menindak lanjuti hal itu, rencananya KPK akan melaksanakan survei di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari.
Satgas IV.2- Person In Charge (PIC) Korsup Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), Ramdhani, menyampaikan sejumlah catatan KPK kepada Pemkot Kendari agar segera ditindaklanjuti, sebab beberapa catatan tersebut kata dia merupakan poin penilian KPK kepada Pemkot Kendari
Ramdhani juga menyebut, capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023 Pemerintah Kota Kendari mencapai 92,19.
“Untuk Kota Kendari saya apresiasi berbeda dengan kabupaten kota lainnya,” ujarnya.
Capaian MCP tersebut merupakan skor tertinggi se Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan secara nasional, Kota Kendari berada di antara beberapa kota besar di Indonesia.
Terakhir, mengenai penilaian MCP tahun 2024 diantaranya pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran hibah, bansos dan pokok pikiran (pokir), pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pendidikan antikorupsi serta optimalisasi pajak seperti kemudahan dan pencegahan korupsi dalam pembayaran pajak.
Rakor ini dihadiri oleh Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup, Sekretaris Daerah (Sekda) Ridwansyah Taridala, Inspektur Kota Kendari Sri Yusnita, Satgas IV.2 – PIC Korsup Wilayah Sulteng dan Sulbar Iwan Lesmana, Kepala OPD lingkup Pemkot Kendari dan Kapala Bagian (Kabag) Setda Kota Kendari.
Penulis: Zayyan
