WAKATOBI, MITRANUSANTARA.ID – Upaya membangun demokrasi yang berkualitas di daerah kepulauan seperti Wakatobi kini mulai bergeser dari pendekatan administratif menuju gerakan berbasis komunitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wakatobi menggandeng lintas sektor untuk memperkuat pendidikan politik yang menyentuh langsung masyarakat. Hal ini sekaligus memberi signal bahwa masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, melainkan oleh keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Wakatobi, serta Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah (ITBM) Wakatobi, Senin (13/4/2026).
Kolaborasi tersebut dinilai sebagai strategi adaptif menghadapi tantangan geografis dan sosial Wakatobi yang tersebar di wilayah kepulauan. Pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran politik dibanding metode konvensional yang cenderung seremonial.
Ketua KPU Wakatobi, La Deni, menyebut sinergi ini sebagai upaya memperluas jangkauan edukasi pemilih hingga ke ruang-ruang sosial masyarakat.
“Demokrasi tidak bisa hanya dibangun di kantor penyelenggara, tetapi harus hidup di tengah masyarakat,” ujarnya.
La Deni bilang, dengan pola kolaborasi ini, KPU Wakatobi tidak hanya menargetkan peningkatan partisipasi pemilih, tetapi juga kualitas pilihan masyarakat.
“Model ini berpotensi menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengembangkan pendidikan politik yang lebih kontekstual dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui Kemenag, edukasi pemilih akan masuk ke ruang-ruang keagamaan seperti majelis taklim dan kegiatan penyuluhan. Pendekatan ini diharapkan mampu menanamkan nilai demokrasi yang damai sekaligus menangkal potensi konflik berbasis isu SARA.
Di sisi lain, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengambil peran dalam memperkuat literasi publik melalui pengelolaan informasi kepemiluan yang lebih terbuka dan mudah diakses. Digitalisasi arsip menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat memiliki referensi yang akurat dan terpercaya.
Sementara kalangan akademisi melalui ITBM Wakatobi didorong menjadi motor intelektual dalam penguatan demokrasi lokal. Kampus tidak hanya menjadi pusat kajian, tetapi juga laboratorium praktik politik yang sehat melalui program magang dan riset kepemiluan.
Wakil Rektor I ITBM Wakatobi menilai kerja sama ini membuka ruang bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proses demokrasi.
“Ini bukan sekadar teori, tapi pengalaman nyata yang akan membentuk cara pandang generasi muda terhadap politik,” katanya.
