KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Kota Kendari terus mempersiapkan diri menyambut penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan diberlakukan secara nasional mulai 1 Juli 2025. Namun, dalam rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Kota Kendari, beberapa waktu lalu, terungkap bahwa kekurangan tenaga medis, khususnya dokter umum di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), menjadi tantangan utama.
Rapat yang dipimpin Pj Sekda Kota Kendari, Amir Hasan, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk BPJS Kesehatan Cabang Kendari, DPRD, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan pimpinan rumah sakit.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Rinaldi Wibisono, mengungkapkan bahwa jumlah dokter umum di FKTP masih jauh dari ideal.
“Selama ini, pelayanan kesehatan di FKTP bertahan berkat bantuan dokter intensif. Namun, kami membutuhkan tenaga medis definitif agar layanan lebih berkelanjutan,” tegas Rinaldi.
BPJS Kesehatan menargetkan dua rumah sakit utama di Kendari yaitu, RSUD Kota Kendari dan RS Antero Hamra, mampu mencapai implementasi KRIS minimal 60%, bahkan diharapkan bisa 100%.
Selain isu SDM, tingginya biaya pelayanan kesehatan juga menjadi sorotan. Hingga Maret 2025, BPJS Kesehatan telah mengalokasikan dana lebih dari Rp140 miliar untuk layanan kesehatan masyarakat, mencakup rawat jalan, rawat inap, dan layanan lanjutan.
“Anggaran ini menunjukkan besarnya peran BPJS dalam menjamin akses kesehatan, tidak hanya di Kendari tapi seluruh Sultra. Kota Kendari harus menjadi benchmark kualitas layanan,” tambah Rinaldi.
Forum ini menjadi wadah untuk mengevaluasi kondisi lapangan sekaligus merumuskan solusi konkret. Pemerintah Kota Kendari melalui Sekda menekankan pentingnya sinergi antar-pemangku kepentingan.
“Kami berkomitmen mendorong rumah sakit dan FKTP agar siap menghadapi transformasi layanan berbasis KRIS. Kolaborasi lintas sektor kunci untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas,” tegas Amir Hasan.
Dengan waktu kurang dari tiga bulan menuju implementasi KRIS, Kota Kendari dituntut mempercepat penyiapan infrastruktur dan SDM kesehatan demi menjamin keberlanjutan layanan bagi warganya.
Reporter: Iwan
Editor: Sumarlin
