KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Kepulauan dua figur Ketua lama dipastikan memimpin DPD II secara aklamasi, masing-masing LM Inarto untuk Kota Kendari dan Farid untuk Kabupaten Konawe Kepulauan.
Ketetapan itu menyusul penutupan pendaftaran bakal calon ketua yang hanya diikuti satu kandidat di masing-masing daerah. Dengan tidak adanya calon penantang, Musda berlangsung tanpa kontestasi, sekaligus mempertegas soliditas internal partai di tingkat kabupaten/kota.
Pimpinan DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara La Ode Darwin menyebut aklamasi ini sebagai bagian dari strategi memperkuat infrastruktur partai dari bawah. Konsolidasi kepemimpinan dinilai penting agar mesin politik dapat bergerak lebih cepat dan terarah menghadapi agenda politik lima tahun ke depan.
“Musda hari ini menjadi langkah awal memperkuat struktur partai. Kepemimpinan yang solid di daerah akan menentukan kesiapan kita menghadapi pemilu legislatif,” tegasnya.
Seiring penetapan ketua terpilih, Golkar Sultra juga langsung mengunci arah strategi pemenangan. Salah satu fokus utama adalah penyusunan komposisi calon legislatif sebanyak 200 persen di seluruh daerah pemilihan se-Sulawesi Tenggara yang ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026.
Setelah itu, proses verifikasi dan penyaringan akan berlangsung selama satu tahun penuh hingga Desember 2027. Dari tahapan tersebut, partai akan menetapkan daftar caleg final atau 100 persen yang benar-benar siap bertarung.
Kriteria utama yang ditekankan tidak hanya popularitas, tetapi kekuatan riil di lapangan. Setiap caleg wajib memiliki basis massa yang jelas hingga tingkat akar rumput, serta kesiapan finansial sebagai modal politik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi.
Target perolehan kursi pun dipatok tegas. Setiap daerah diwajibkan meraih minimal 20 persen kursi legislatif agar Partai Golkar dapat mengusung calon kepala daerah sendiri tanpa bergantung pada koalisi.
Untuk Kota Kendari, target minimal ditetapkan tujuh kursi DPRD, meski perolehan enam kursi masih dianggap memenuhi standar. Sementara untuk Konawe Kepulauan, Golkar menargetkan peningkatan signifikan dari dua kursi menjadi empat kursi, dengan tiga kursi masih dikategorikan capaian wajar.
Menariknya, komitmen tersebut dibarengi sanksi organisasi yang tegas. Para ketua DPD II telah menandatangani surat pernyataan kesanggupan, termasuk kesiapan mengundurkan diri apabila target kursi tidak tercapai pada Pemilu 2029.
Untuk mengamankan suara partai, DPD I juga menyiapkan pembentukan Satuan Tugas Khusus di setiap daerah pemilihan mulai 2027. Satgas ini berada langsung di bawah kendali DPD I Provinsi dan bertugas menjaga suara Partai Golkar.
“Jika ada pemilih yang tidak menyukai figur caleg, Satgas harus memastikan mereka tetap mencoblos logo partai,” jelasnya.
Jumlah Satgas dibatasi agar efektif, maksimal lima orang untuk dapil provinsi dan minimal tiga orang untuk dapil kabupaten/kota. Seluruh biaya operasional hingga honor personel akan ditanggung penuh oleh DPD I, tanpa membebani struktur daerah.
Usai Musda Kendari dan Konawe Kepulauan, rangkaian Musda akan berlanjut di sejumlah kabupaten lainnya, termasuk Bombana. Seluruh ketua terpilih dijadwalkan akan dilantik secara serentak oleh Ketua Umum Partai Golkar sekitar Maret mendatang.
Penulis: Sumarlin
