Penulis : Redaksi

KENDARI, MITRANUSANTARA.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar apel siaga pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Apel yang diikuti ratusan pengawas se Sulawesi Tenggara ini berlangsung di pelataran tugu persatuan eks MTQ Kendari, Selasa (24/9/2024).

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Iwan Rompo Bane menjelaskan, berdasarkan hasil pemetaan kerawanan pemilu yang dilakukan Bawaslu kabupaten/kota terdapat 7 isu pokok yang harus menjadi perhatian dalam pengawasan pemilukada serentak.

Pertama aspek pemungutan suara dimana masih banyak KPPS, PPS maupun PPK yang belum mengerti tugasnya, dalam hal pemungutan suara, sehingga masih ada pemilih yang tidak berhak masih menyalurkan hak pilihnya.

Kedua, penyaluran logistik, dimana Kabupaten Muna Barat berada pada level kerawanan tinggi karena letak geografisnya memiliki banyak pulau-pulau. Ini menyebabkan logistik rawan rusak atau tertukar.

“Ini membutuhkan kesiapsiagaan pengawas pemilihan pada daerah-daerah yang berbatasan dengan Muna Barat, termasuk Buton Tengah,” ujar Iwan Rompo.

Baca Juga  Andi Sumangerukka Janjikan Perubahan Besar di Pilgub Sultra 2024

Ketiga, adanya agrigasi dan keberatan yang menyebabkan sengketa, ke empat keamanan barang milik negara yang berada di Bawaslu, karena dari 18 kantor Bawaslu di Sulawesi Tenggara, hanya dua yang menjadi aset yaitu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Buton. Selain itu berstatus pinjaman pakai atau sewa.

Kemudian dari 17 kabupaten/kota hanya dua kantor berstatus satker mandiri yakni, Kolaka Timur, sedangkan Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi justru belum berstatus mandiri.

“Memohon perkenan bapak pejabat wali kota dan bapak ketua DPRD Kota Kendari untuk sekiranya dapat memberikan pinjam pakai kepada Bawaslu Kota Kendari sehingga Bawaslu Kota Kendari bisa menjadi satker mandiri,” harap mantan Komisioner KPU Sulawesi Tenggara ini.

Keempat otoritas penyelenggara pemilu yang rawan melakukan pelanggaran jika tidak berpegang pada kode etik. Sehingga pada apel siaga Bawaslu secara simbolis akan menanam pohon integritas yang dilambangkan oleh pohon manggis. Integritas merupakan isu ke lima kerawanan pemilukada. Keenam, netralitas ASN dan terakhir politik uang.

Ketua Bawaslu berharap melalui apel siaga pengawasan ini, aparat pengawas berani melaporkan pelanggaran utamanya politik uang.

Baca Juga  Bawaslu Minta Dukungan Media  Awasi Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kejahatan siber juga menjadi isu tambahan yang menjadi kerawanan karena kerap menyebar hoax dan fitnah.

Bawaslu juga meminta pada pasangan calon agar dalam pemasangan alat peraga kampanye tetap memperhatikan, etika, estetika dan kebersihan.

Penulis: Sumarlin

Visited 33 times, 1 visit(s) today