KENDARI, MITRANUSANTARA.id – Bawaslu Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder dan media untuk memastikan pemilihan serentak tahun 2024 berjalan lancar.
Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa,Heri Iskandar, menyoroti pentingnya menangkal isu SARA dan hoaks, yang dapat merusak tatanan sosial lebih lama dibanding pelanggaran netralitas ASN atau politik uang.
“Sama-sama menangkal isu SARA dan Hoax karena bersifat merusak tatanan sosial, karena kalau netralitas ASN dan Politik uang kalau ditindak selesai, tapi kalau Sara dan hoax bisa berlangsung satu periode bahkan lebih,” ujar Heri.
Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu, Bahari, juga meminta jurnalis berperan aktif dalam menyebarkan informasi produktif serta membantu Bawaslu memantau jalannya tahapan pemilihan.
Media diharapkan memberikan informasi awal tentang dugaan pelanggaran, agar Bawaslu dapat segera menindaklanjutinya.
“Kami sudah menerima beberapa informasi awal, misalnya di Konawe dan Buton Utara, yang akan segera kami tindaklanjuti,” ujar Bahari.
Bawaslu juga menggunakan peta kerawanan untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi masalah selama pemilu, sehingga pemilihan bisa berlangsung tanpa residu sosial di Sulawesi Tenggara.
Dengan peran aktif media dan Bawaslu, diharapkan proses pemilihan akan terlaksana dengan lebih bersih dan lancar, tanpa efek jangka panjang yang membahayakan stabilitas sosial.
Untuk memperkuat pencegahan isu SARA dan hoaks, Bawaslu juga menekankan pentingnya sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk media. Mereka berharap media dapat menjadi agen edukasi bagi masyarakat terkait pentingnya pemilu yang bersih, serta memberikan edukasi tentang bahaya politik uang dan pentingnya netralitas ASN.
Selain itu, media diharapkan terus memperbarui informasi terkait potensi kerawanan selama pemilihan. Dengan kerja sama yang erat antara Bawaslu, media, dan masyarakat, diharapkan proses pemilihan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Penulis: Rizal
