KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya menjadikan penanganan stunting, kemiskinan, dan pengangguran sebagai fokus utama kebijakan pembangunan tahun 2026. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia terkait penguatan program strategis nasional di daerah.
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan, arah kebijakan pembangunan Kota Kendari ke depan harus sejalan dengan visi nasional, sekaligus menjawab tantangan nyata yang dihadapi daerah, terutama meningkatnya jumlah penduduk dan dinamika sosial ekonomi perkotaan.
“Pertumbuhan penduduk kita cukup signifikan. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Karena itu, kebijakan pemerintah daerah harus fokus, terukur, dan benar-benar menyentuh persoalan mendasar masyarakat, khususnya stunting, kemiskinan, dan pengangguran,” ujar Siska Karina Imran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, jumlah penduduk Kota Kendari meningkat dari 371 ribu jiwa pada 2024 menjadi 377 ribu jiwa. Di sisi lain, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kendari naik dari 4,81 persen menjadi 5 persen, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan dari 4,23 persen menjadi 4,10 persen. Indeks Pembangunan Manusia Kendari juga tercatat berada pada peringkat keenam nasional.
Meski demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka justru mengalami kenaikan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan arus urbanisasi. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera diintervensi melalui kebijakan lintas sektor.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wali Kota Kendari menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program strategis nasional, mulai dari penanggulangan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, layanan kesehatan untuk semua, akses pendidikan, hingga dukungan terhadap program pembangunan tiga juta rumah.
Isu stunting menjadi perhatian khusus. Berdasarkan data Satgas Penanganan Stunting, terdapat sekitar 12 ribu jiwa di Kendari yang masuk kategori faktor risiko stunting. Pemerintah daerah menargetkan seluruh kelompok berisiko tersebut tidak berkembang menjadi kasus stunting.
“Saat ini ada sekitar 500 jiwa yang sudah terdiagnosa stunting dan sedang kita tangani secara intensif. Ini harus menjadi kerja bersama seluruh OPD dan stakeholder, bukan hanya sektor kesehatan,” kata Siska.
Untuk kemiskinan ekstrem, Pemkot Kendari memastikan tidak terjadi penambahan kasus baru. Berbagai program intervensi terus dijalankan, salah satunya melalui program bedah rumah yang disinergikan dengan program nasional tiga juta rumah, guna meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, terkait pengangguran, pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif dengan memperkuat peran dinas terkait dalam menciptakan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi produktif.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Kendari menegaskan bahwa kebijakan pembangunan 2026 tidak hanya berorientasi pada capaian angka, tetapi pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Seluruh program diarahkan untuk mewujudkan Kota Kendari sebagai kota layak huni yang semakin maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan.
Penulis: Sumarlin
