KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Kepastian lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara 2026 menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Sultra, Minggu (25/1/2026). Forum tahunan ini tidak hanya membahas program kerja, tetapi juga menjadi momentum evaluasi kinerja organisasi sejak pengurus dilantik hingga saat ini.
Ketua Panitia Rakerprov KONI Sultra, Sukrianto, menjelaskan bahwa rapat kerja merupakan agenda wajib tahunan KONI yang bertujuan menyusun arah kebijakan olahraga satu tahun ke depan. Selain membahas program dan evaluasi, keputusan paling krusial yang akan diambil adalah penetapan tuan rumah Porprov.
Menurutnya, sebelumnya Gubernur Sulawesi Tenggara telah membentuk tim khusus untuk menilai kesiapan daerah yang berminat menjadi tuan rumah. Tim tersebut bekerja dengan menggunakan 13 indikator penilaian, mulai dari kesiapan venue, dukungan anggaran, hingga kemampuan manajerial pemerintah daerah.
“Hari ini akan diputuskan di kabupaten atau kota mana Porprov dilaksanakan,” ujar Sukrianto.
Ia mengungkapkan, selain Kabupaten Bombana yang sejak awal menyatakan minat, terdapat sejumlah alternatif lain yang tengah dipertimbangkan. Opsi tersebut mencakup pola berbagi lokasi antardaerah, seperti Bombana–Konawe Selatan, Kendari–Konawe Selatan–Bombana, hingga kemungkinan Kota Kendari sebagai tuan rumah tunggal.
Namun demikian, faktor kesiapan anggaran dan efektivitas pengelolaan menjadi pertimbangan penting. Menurut Sukrianto, pelaksanaan lintas daerah berpotensi menyulitkan koordinasi jika tidak didukung manajemen yang matang.
“Kalau harus transit di beberapa daerah, tentu akan lebih rumit dalam pengelolaannya,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas penambahan dua cabang olahraga baru yang resmi bergabung dengan KONI Sultra, yakni Komite Sepakbola Mini Indonesia dan Federasi Gimnastik Indonesia. Sepakbola mini dinilai tengah berkembang pesat dan memiliki animo tinggi, sementara Federasi Gimnastik Indonesia merupakan hasil redefinisi dari cabang senam melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa tahun 2025.
“Ini untuk memperjelas identitas cabang olahraga gimnastik, baik dari gerakan, kelenturan, maupun karakteristiknya,” tambahnya.
Terkait isu anggaran, Sukrianto menegaskan bahwa dana Rp3 miliar yang tercantum dalam APBD merupakan anggaran operasional KONI, bukan anggaran pelaksanaan Porprov. Untuk pembiayaan Porprov, mekanismenya akan dibahas terpisah setelah tuan rumah resmi ditetapkan.
“KONI belum menyusun kebutuhan Porprov secara detail karena harus menunggu kepastian lokasi,” jelasnya.
Dari hasil penilaian sementara, Sukrianto mengakui Kota Kendari menjadi daerah yang paling siap dari sisi infrastruktur dan dukungan pendukung lainnya. Meski demikian, keputusan final tetap akan ditetapkan melalui forum resmi Rakerprov.
Dengan penetapan tuan rumah yang segera dilakukan, KONI Sultra berharap persiapan Porprov 2026 dapat berjalan lebih terarah, sehingga ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi itu mampu mendorong prestasi atlet sekaligus memperkuat pembinaan olahraga daerah.
Penulis: Sumarlin
