Opini: Nirna Ade Alya – Mahasiswi Teknik Lingkungan, Universitas Muhammadiyah Kendari
MITRANUSANTARA.ID – Hutan lebat Sulawesi Tenggara (Sultra), yang sebelumnya merupakan habitat terlindung bagi anoa—kambing gunung langka khas Indonesia—kini mulai berubah menjadi bentangan galian tambang yang luas. Kawasan di Konawe, Kolaka, dan sekitarnya mengalami kerusakan parah pada ribuan hektar hutan lindung akibat kegiatan penambangan nikel dan bauksit yang masif sejak 2020. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga Desember 2025, laju deforestasi di Sultra meningkat hingga 15% dibanding tahun sebelumnya, dengan kehilangan hutan mencapai 12.500 hektar.
Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, turut menyampaikan keprihatinan serius. Melalui kongres mereka akhir 2025, organisasi tersebut mendesak pemerintah untuk segera menghentikan penambangan liar yang membahayakan habitat anoa serta kehidupan masyarakat setempat.
Habitat Anoa Hilang, Keanekaragaman Hayati Rusak
Anoa, merupakan simbol kebanggaan Sulawesi Tenggara. Namun, tempat tinggal satwa ini perlahan direnggut oleh aktivitas pertambangan. Berdasarkan laporan WWF Indonesia pada November 2025, jumlah populasi anoa telah menyusut sekitar 20% sejak tahun 2023, dengan penurunan terbesar terjadi di kawasan sekitar tambang Konawe Utara. Banyak perusahaan membuka lahan baru tanpa melakukan upaya reboisasi, sehingga mengakibatkan hutan lindung menjadi gundul. Dampaknya, frekuensi banjir dan tanah longsor di daerah tersebut meningkat hingga 30% pada tahun ini, sebagaimana dicatat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra.
Hilangnya hutan secara masif merusak keseimbangan rantai makanan. Kepunahan anoa akan diikuti oleh hilangnya burung pemakan serangga dan berbagai tanaman obat langka. Persoalan ini jauh melampaui sekadar hilangnya satu spesies hewan; yang terancam adalah keseluruhan ekosistem Sultra yang rentan. Jika keadaan ini terus dibiarkan, warisan alam yang tak ternilai akan musnah untuk selamanya.
Kesehatan dan Ekonomi Warga Terganggu
Masyarakat setempat menjadi pihak yang paling merasakan dampak buruknya. Polusi udara dari debu dan asap kegiatan penambangan telah menyebabkan peningkatan kasus penyakit pernapasan, seperti ISPA, sebanyak 25% di desa-desa sekitarnya. Data Dinas Kesehatan Sultra per Oktober 2025 menunjukkan bahwa anak-anak dan orang lanjut usia adalah kelompok yang paling terdampak, dengan banyak yang menderita batuk kronis tanpa akses pengobatan yang terjangkau. Di sisi lain, lahan pertanian juga tercemar logam berat, menyebabkan gagal panen padi di area seluas 5.000 hektar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, kerugian yang diderita para petani mencapai Rp 500 miliar per tahun.
Generasi Mendatang Terancam
Anak-anak yang lahir sekarang mungkin hanya akan mewarisi bumi yang gersang, miskin air bersih dan tak lagi memiliki hutan yang rindang. Berdasarkan proyeksi KLHK 2025, diperingatkan bahwa jika aktivitas tambang terus berlanjut, dalam sepuluh tahun mendatang 40% hutan Sulawesi Tenggara akan musnah. Dampaknya jelas terlihat: sungai menjadi keruh, populasi ikan menurun drastis, dan kekeringan musiman yang semakin parah. Generasi mendatang pun berisiko menghadapi ancaman kelaparan dan banjir besar.
Dalam ajaran Islam, bumi dipandang sebagai amanah bagi umat manusia, bukan untuk dirusak demi keuntungan sesaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) menciptakannya dengan baik” (HR Ahmad).
Sudah cukup lama kerusakan hutan Sultra dibiarkan terjadi, menggerus habitat anoa, membahayakan kesehatan masyarakat, dan menyisakan planet yang rusak bagi anak cucu. Melalui inisiatif Green Al Maun, Muhammadiyah menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan yang tidak dapat diabaikan.
Oleh karena itu, untuk memastikan kelangsungan masa depan, diperlukan peningkatan kesadaran bersama secara mendesak. Hutan Sultra bukan sekadar sumber daya alam, melainkan titipan bersama yang wajib kita jaga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan untuk kemaslahatan bangsa secara berkelanjutan.
