KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Rangkaian Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara periode 2025–2030 berjalan dinamis dan penuh kompetisi politik internal. Dari 17 kabupaten/kota, sebanyak 16 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) resmi menetapkan ketua, sekretaris, dan bendahara mereka untuk masa bakti lima tahun ke depan. Proses pemilihan dilakukan melalui mekanisme organisasi dan langsung disahkan melalui Surat Keputusan (SK) DPP PDIP yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.
Pelaksanaan sidang diawali pembacaan SK DPD PDIP Sultra dengan susunan kepengurusan baru yang dipimpin Lukman Abunawas sebagai Ketua, Hasrat Nabi sebagai Sekretaris, dan Gunartin sebagai Bendahara. Usai penetapan DPD, seluruh DPC terpilih langsung memperoleh mandat menyusun komposisi personalia struktural masing-masing. Mereka diwajibkan memenuhi ketentuan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam susunan pengurus.
Konawe menjadi daerah pertama yang membacakan struktur organisasi, disusul Kabupaten Muna, dan urutan terakhir dibacakan DPC Kolaka Timur. Di antara deretan nama yang kini resmi menakhodai DPC PDIP se-Sultra, hadir sejumlah tokoh lama maupun wajah baru. Mereka antara lain Ketua DPC Kota Kendari Apriliani Puspitawati, Ketua Muna Laode Frebi, Ketua Wakatobi Haliana, Ketua Kolaka Utara Agusdin, Ketua Kolaka Suasana, Ketua Penjabat Konut Abu Haera, Ketua Muna Barat Ali Basa, Ketua Buton Tengah Saal Musrimin Hadi, Ketua Buton Selatan Karlina Sukarman, Ketua Buton Utara Fatria, Ketua Buton Farid Bahmid, Ketua Kolaka Timur Diana Masie, Ketua Konkep Ajesar Boy, Ketua Bombana Andi Muhammad Haekal, serta Ketua Kota Baubau Muhammad Yumardin.
Setelah struktur dibacakan, seluruh pengurus DPD dan DPC resmi mengucapkan sumpah janji yang dipimpin Wiryanti dan dilanjutkan pengukuhan serta pelantikan. Forum yang sempat berlangsung tegang namun kondusif itu ditutup dengan pesan politik yang kuat dari Wakil Bendahara Umum PDIP, Rudianto Tjen. Ia menekankan bahwa amanah jabatan adalah tanggung jawab, bukan euforia.
“DPP memberikan buku rapor kosong. Ukirlah dengan prestasi, kerja keras, dan kemenangan politik,” tegasnya.
Namun di balik lancarnya pemilihan 16 DPC tersebut, satu daerah justru menyedot perhatian peserta sidang. Konawe Selatan (Konsel) tidak dapat mengikuti penetapan struktur lantaran laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus ditolak mayoritas Pengurus Anak Cabang (PAC). 16 PAC menolak dan hanya 9 menerima. Kondisi ini membuat status DPC Konsel ditunda dan DPD diberi waktu dua minggu untuk menyelesaikan konflik internal dengan mekanisme investigasi yang netral.
Penulis: Sumarlin
