KENDARI, mitranusantara.id – Angka kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak serta perempuan di Sulawesi Tenggara (Sultra) kian mengkhawatirkan. Nura Daya Pemerhati Rentan (NDPR) Indonesia menyoroti tren peningkatan tersebut dan mendesak pemerintah serta lembaga berwenang untuk tidak lagi sekadar bereaksi setelah kejadian, tetapi mulai mendeteksi faktor kausalitas serta merumuskan tindakan nyata.
Ketua NDPR, Didin Alkindi, menegaskan bahwa kekerasan adalah fenomena sosial yang bisa muncul di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja.
“Hal ini menjadi tugas berat bagi pemerintah setempat untuk mencegah dan menanggulangi. Sayangnya, pencegahan dini dan pendampingan korban masih sangat minim di Sultra,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (15/9/2025).
Alkindi menilai, lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan isu ini, yakni DP3A PPKB Sultra. Ironisnya, lembaga tersebut mengaku kesulitan menjangkau daerah terpencil akibat keterbatasan anggaran.
Kondisi tersebut, menurut Alkindi, seharusnya menjadi evaluasi menyeluruh semua pihak, termasuk stakeholder dan pemerintah daerah.
“Ini menyangkut masa depan bangsa. Jika anak-anak tidak terlindungi, maka peradaban kita yang terancam,” tegasnya.
Lebih lanjut Alkindi menyebut, beberapa kasus memilukan belakangan ini semakin menegaskan kerentanan anak dan perempuan di Sultra, antara lain, Kolaka Timur (Koltim): Seorang anak perempuan berusia 10 tahun berinisial MZA dibunuh oleh pelaku berusia 18 tahun. Konawe Selatan (Konsel): Bocah perempuan berusia 5 tahun, NNH, ditemukan tewas dalam karung usai diduga dilecehkan dan dibunuh. Bau-Bau: Kasus mengejutkan pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan oleh 10 pelaku, di antaranya 9 masih di bawah umur.
“Kasus di Konsel menjadi contoh betapa rentannya anak-anak. Faktor ekonomi, kelainan seksual, hingga kesempatan bisa menjadi pemicu. Karena itu, kita butuh pendekatan komprehensif, bukan sekadar penindakan,” kata Alkindi.
Lebih lanjut Alkindi mengetengahkan, NDPR senantiasa mendorong gerakan kolektif melibatkan seluruh elemen, pemerintah, kepolisian, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, hingga komunitas lokal. Bahkan menurutnya, Polisi juga perlu mengambil langkah preventif berupa edukasi, pembentukan satgas, serta program perlindungan anak dan perempuan.
“Kami berharap tragedi di Konsel menjadi yang pertama dan terakhir. Polres Konsel kami apresiasi, semoga pelaku cepat ditangkap dan dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.
NDPR juga mendesak Gubernur Sultra segera menggelar rapat koordinasi lintas lembaga dan tokoh masyarakat untuk melahirkan rumusan nyata dalam pencegahan kasus serupa ke depan.
“Didalam diri seorang perempuan ada peradaban dunia. Jika mereka rusak karena kekerasan, maka yang hancur bukan hanya individu, melainkan masa depan bangsa,” tutup Alkindi.
Laporan: Novrizal
