KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam memberantas korupsi ditegaskan langsung oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, SKM dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Sulawesi Tenggara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Kantor Gubernur Sultra, Kamis (31/7/2025).
Dihadapan para kepala daerah se-Sulawesi Tenggara dan pimpinan KPK, Wali Kota Kendari menyampaikan peringatan keras kepada seluruh pejabat di lingkup pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa tidak akan segan untuk mencopot jabatan siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
“Kami tidak akan main-main. Siapa pun pejabat, camat, lurah, bahkan kepala OPD yang terbukti korupsi, akan langsung kami copot. Sudah ada camat dan lurah yang kami berhentikan karena penyimpangan,” tegasnya, didampingi Ketua DPRD Kota Kendari, LM Inarto.
Menurutnya, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa, karena merusak tata kelola pemerintahan, menghambat pembangunan, memperlebar ketimpangan sosial, dan menurunkan kepercayaan publik,” ungkap Siska.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi sejumlah strategi pencegahan korupsi yang tengah diterapkan Pemkot Kendari, antara lain penyederhanaan birokrasi, digitalisasi layanan publik, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesejahteraan ASN sebagai bentuk pencegahan korupsi dari hulu.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menyampaikan apresiasi atas komitmen kepala daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan bersih dan transparan.
“Korupsi bukan hanya melanggar hukum, tetapi merampas hak dasar masyarakat. Ia menghancurkan masa depan generasi dan merusak kepercayaan publik. Pencegahan harus dimulai dari sistem yang transparan dan pengawasan yang kuat,” ujar Gubernur.
Kegiatan ini juga dihadiri Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudho Wibowo, yang mengingatkan pentingnya penguatan pengawasan internal, digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan.
Dengan semangat kolaboratif antara pemerintah daerah dan KPK, Kota Kendari berharap dapat menjadi contoh pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Penulis : Ibnu
Editor : Sumarlin
