KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat langkah strategis dalam mencegah dan menangani konflik sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat. Komitmen ini ditunjukkan melalui Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang digelar di Hotel Zahra Kendari, Kamis (19/6/2025). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari, sebagai bentuk keseriusan pemerintah menjaga kerukunan dan ketertiban di tengah masyarakat yang majemuk.
Rapat tersebut menghadirkan berbagai unsur pemerintahan dari tingkat bawah seperti camat dan lurah, serta unsur aparat keamanan di antaranya Kapolsek dan Danramil. Kehadiran lintas sektor ini menjadi bukti bahwa penanganan konflik sosial harus dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan kolaboratif.
Pemerintah menyadari bahwa persoalan sosial tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa situasi di Kota Kendari secara umum masih tergolong kondusif, namun kewaspadaan harus tetap dijaga.
Ia menyebut bahwa ancaman konflik saat ini bukan hanya berbentuk fisik, tetapi juga berasal dari provokasi di ruang digital, terutama melalui media sosial yang digunakan untuk menyebarkan isu-isu sensitif dan memecah belah persatuan.
“Kita patut bersyukur konflik besar tidak terjadi, tapi tantangan kita sekarang adalah menjaga ruang digital dari provokator yang menyebar narasi negatif dan hoaks,” tegas Sudirman.
Menurutnya, rapat koordinasi ini bukan hanya agenda rutin, melainkan langkah antisipatif yang sangat penting untuk menyamakan persepsi, membangun jaringan komunikasi lintas sektor, serta memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat.
Ia juga menekankan peran penting lurah, camat, serta RT dan RW sebagai ujung tombak dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat lingkungan. Mereka dinilai memiliki posisi strategis dalam meredam gesekan sosial, menyelesaikan masalah warga secara kekeluargaan, dan menjadi penghubung informasi antara masyarakat dan pemerintah.
“RT dan RW harus aktif. Jika ada gejala konflik, segera dimediasi, jangan dibiarkan membesar,” ujarnya.
Salah satu sorotan penting dalam rapat ini adalah perlunya pelibatan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam strategi pencegahan konflik ke depan. Sudirman menyebut bahwa ormas kerap berada di tengah pusaran konflik horizontal, baik sebagai pemicu maupun sebagai pihak yang terdampak.
“Ke depan, kita harus undang Ormas. Mereka perlu diberi ruang dialog, duduk bersama, bukan dibiarkan sendiri. Ketika mereka merasa dilibatkan, potensi gesekan bisa ditekan,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan bahwa konflik sosial bukan hanya berpengaruh terhadap keamanan warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap citra daerah, kepercayaan publik, hingga iklim investasi di Kota Kendari.
“Kita ingin Kendari dikenal sebagai kota damai, rukun, dan aman untuk semua. Target kita adalah zero konflik,” tegas Sudirman.
Dalam sesi materi, Wakil Kasat Intel Polresta Kendari, Iptu Pracoyo, menyampaikan bahwa Kota Kendari memiliki potensi konflik yang cukup besar, mengingat posisinya sebagai kota dengan arus masuk penduduk dan kepentingan yang beragam.
“Penting bagi seluruh stakeholder untuk memperkuat sistem deteksi dini, pengawasan lapangan, dan pelaporan cepat jika muncul tanda-tanda gangguan sosial,” ungkapnya.
Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan kelompok organisasi, Pemkot Kendari berharap dapat menciptakan sistem penanganan konflik yang responsif, partisipatif, dan solutif, demi menjaga keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial di seluruh wilayah kota.(ADV)
Penulis: Sumarlin
