KENDARI, MITRANUSANTARA.ID — Pemerintah Kota Kendari terus mempercepat upaya pengentasan kawasan kumuh, dengan memfokuskan perhatian pada kawasan Teluk di bawah jembatan yang dinilai sebagai wajah kota. Langkah strategis ini menjadi komitmen serius Pemkot Kendari dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan estetika kawasan pesisir.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi virtual bersama Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Selasa (1/7/2025). Rapat via Zoom ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Kendari, dr. Siska Karina Imran bersama jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Kendari.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, dalam arahannya menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Menteri Perumahan. Ia menekankan pentingnya pemetaan menyeluruh kawasan kumuh di seluruh daerah, sebagai bagian dari akselerasi program nasional pada semester dua tahun anggaran 2025.
“Karena kita sudah masuk semester dua, maka kami ingin mengetahui sejauh mana kesiapan daerah. Deadline pengumpulan dokumen teknis kami tetapkan hingga tanggal 15, jadi semua harus mulai bergerak,” tegasnya.
Ia juga meminta keterlibatan aktif kepala daerah, termasuk wali kota dan bupati, dalam percepatan pengumpulan data, pemenuhan dokumen teknis, serta sinkronisasi dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tentang kawasan kumuh. Dirjen juga menyinggung pentingnya kesiapan sekretariat daerah dalam aspek teknis dan administratif.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Kendari menyampaikan kesiapan pemerintah kota dalam memenuhi seluruh regulasi dan persyaratan teknis yang diminta pemerintah pusat. Ia mengaku telah menjalin koordinasi intensif dengan Balai Perumahan Wilayah Sultra guna memperlancar proses pengusulan dan pelaksanaan program pengentasan kawasan kumuh.
“Kami siap mengikuti setiap arahan Kementerian, dan akan memastikan koordinasi dengan instansi vertikal tetap terjaga. Kawasan Teluk ini memang butuh perhatian khusus karena menjadi pintu gerbang visual kota,” ujar Wali Kota Siska Karina Imran.
Senada, Kepala Disperkimtan Kendari, Satria Damayanti, menjelaskan bahwa fokus utama saat ini memang diarahkan ke kawasan Teluk di bawah jembatan. Ia menyebutkan, lokasi tersebut menjadi prioritas lantaran memiliki nilai strategis dan estetika tinggi, serta sering menjadi perhatian publik dan tamu luar daerah.
“Wilayah Teluk ini sudah dicatat sebagai atensi khusus oleh Kementerian. Kami sedang mematangkan dokumen perencanaan agar program ini segera dieksekusi. Ini bukan hanya soal mempercantik kota, tapi juga memperbaiki kualitas hidup warga yang tinggal di kawasan tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Satria menyebut setidaknya terdapat tujuh indikator utama yang harus dipenuhi dalam upaya pengentasan kawasan kumuh, yakni akses air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, drainase, jalan lingkungan, ruang terbuka hijau, serta mitigasi bencana. Estimasi awal, anggaran untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan tersebut bisa mencapai Rp50 miliar, namun tetap disesuaikan dengan tahapan prioritas dan kemampuan fiskal daerah. (ADV)
Penulis: Sumarlin
