KENDARI, MITRANUSANTARA. ID – Upaya memperluas akses layanan gizi bagi masyarakat terus dilakukan di Sulawesi Tenggara (Sultra). Hingga Agustus 2025, tercatat sudah ada 30 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi dan melayani ribuan penerima manfaat. Tidak berhenti di situ, sebanyak 17 pemerintah kabupaten/kota kini tengah mengusulkan tambahan tiga lokasi baru untuk pembangunan SPPG sesuai jatah kuota dari pemerintah pusat.
Hal ini terungkap dalam rapat monitoring dan evaluasi (Monev) pembangunan SPPG yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (19/8/2025). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Asrun Lio, dan dihadiri para Sekda kabupaten/kota termasuk Sekda Kota Kendari, Amir Hasan.
Asrun Lio menjelaskan, Sultra memperoleh jatah pembangunan sebanyak 51 SPPG pada tahun 2025.
“Setiap kabupaten/kota mendapat jatah tiga unit. SPPG ini nantinya akan melayani sekitar 3.000 siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, ditambah 4.389 peserta non didik yang tersebar di 17 kabupaten/kota,” ungkapnya.
Sekda Kota Kendari, Amir Hasan, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Pemkot Kendari telah menyiapkan tiga lokasi pembangunan SPPG, yakni di Kecamatan Puuwatu dengan luas 2.700 m² bersertifikat, Kecamatan Wua-wua dengan luas 1.300 m² yang sedang dalam proses sertifikasi, serta Kecamatan Kendari Barat dengan luas 1.225 m² bersertifikat.
Sementara itu, Wakil Kepala Regional MBG Sultra yang mewakili Badan Gizi Nasional, Maharani Putra Ningrum, menambahkan saat ini jumlah SPPG aktif di Sultra sudah mencapai 30 unit, meningkat dari sebelumnya 18. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari menjadi daerah dengan jumlah terbanyak yakni 12 SPPG, disusul daerah lain yang rata-rata memiliki 1–3 unit.
“Secara keseluruhan, ke-30 SPPG yang beroperasi telah melayani 517 sekolah negeri, swasta, maupun sekolah keagamaan, dengan total penerima manfaat mencapai 95.955 siswa serta 4.324 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” jelasnya.
Sedangkan total SPPG siap operasional menjadi 42, rencananya akan berjalan di bulan Agustus ini, namun minus Kabupaten Konawe Kepulauan dan Buton Utara yang belum memiliki SPPG.
Ia menegaskan, usulan tambahan lahan dari pemda sangat dibutuhkan agar target pembangunan 51 SPPG di Sultra tahun ini bisa segera terealisasi. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang merasakan layanan gizi, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bumi Anoa.
Penulis: Sumarlin
